Example floating
Example floating
Banner Infozone
Pemerintah

Bupati Pelalawan Ikuti Pertemuan Bersama Komisi V DPR RI dengan Pemprov Riau, Pemkab/Pemko se-Provinsi Riau

47
×

Bupati Pelalawan Ikuti Pertemuan Bersama Komisi V DPR RI dengan Pemprov Riau, Pemkab/Pemko se-Provinsi Riau

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Bupati Pelalawan H. Zukri ikuti pertemuan bersama Komisi V DPR RI dengan Pemprov Riau, Pemkab/Pemko se-Provinsi Riau pada Jumat (14/7/2023) di Balai Serindit. Acara pertemuan tersebut di buka oleh Gubernur Riau Syamsuar dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dan didampingi H Syahrul Aidi Maazaat, Ir. Efendy Sianifar anggota DPR Ri Dapil Riau.

Kunker yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dimanfaatkan dengan mengagendakan pertemuan dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI serta Pemprov/Pemda setempat untuk membahas program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi Riau dalam APBN T.A 2023.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan berbagai usulan dan persoalan Insfratruktur dimulai dari Pemprov Riau dan dilanjutkan dengan Pemda dan Pemkot, diantaranya perlunya peningkatan anggaran rehabilitasi/pembangunan jalan di Provinsi Riau.

Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan kondisi jalan-jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Pelalawan. Ada lima ruas jalan yang harus dibangun dan diperbaiki, yakni pembangunan II jalur dan dainase jalan lintas Timur ibukota Pangkalan Kerinci, pembangunan atau peningkatan Jalan Lintas Bono, peningkatan struktur Jalan Ukui-Kopou (Kerumutan), peningkatan struktur Jalan SP 2- Lubuk Kembang Bunga dan Bagan Limau yang merupakan akses TNTN, dan terakhir pembangunan Jalan Lingkar Pulau Mendol.

Untuk pembangunan II jalur dan drainase Jalan Lintas Timur ibukota Pangkalan Kerinci, diperlukan dukungan dari pembiayaan APBN berupa pembangunan II jalur dan pelebaran drainase Jalan Lintas Timur.

Hal ini sebagai wujud penataan kota dan penanganan banjir di ibukota Pangkalan Kerinci yang meliputi ruas jalan Maharaja Indera (Pasar Baru) menuju Simpang Jalan Lingkar Timur sepanjang 3,5 km.

Ke dua, pembangunan atau peningkatan Jalan Lintas Bono yang merupakan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalan konektor primer yang melintasi beberapa kawasan strategis daerah yakni kawasan strategis wisata Bono, kawasan strategis Pelabuhan terpadu Sokoi dan kawasan sentra pangan Pulau Mendol.

Kawasan terpadu Pelabuhan Sokoi berfungsi sebagai pintu gerbang ke kawasan strategis nasional Batam, Bintan, Karimun dan jalur perdagangan internasional Selat Malaka.

Selanjutnya untuk perbaikan jalan, kami berharap adanya peningkatan struktur Jalan Ukui-Kopou (Kerumutan), karena Jalan Ukui Kopou (Kerumutan) merupakan jalur akses pertambangan Migas PHE Kampar dengan produksi minyak mentah sebesar 632 barrel oil /day.

Jalan ini juga merupakan akses perkebunan sawit dengan 4 PKS di wilayah tersebut dengan kapasitas pengolahan total 210 ton/jam.

Kemudian peningkatan struktur Jalan SP 2- Lubuk Kembang Bunga dan Bagan Limau akses TNTN. Jalan SP 2 sampai Lubuk kembang bunga dan 5 akses TNTN ini merupakan akses kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang mempunyai luas 81.793 Ha.

Ada perkebunan sawit dengan 2 PKS di wilayah tersebut dengan kapasitas pengolahan total 135 ton/ jam. Dan yang terakhir, Bupati H. Zukri meminta pembangunan Jalan Lingkar Pulau Mendol dalam peningkatan produktivitas padi rawa pasang surut di Kecamatan Kuala Kampar.

Kawasan pengembangan padi di Kecamatan Kuala Kampar tepatnya di Pulau Mendol yang merupakan lahan sawah pasang surut seluas 5.657 Ha dengan produksi 32.418 ton GKG/th.

Semoga insfrastruktur di wilayah Kabupaten Pelalawan mendapat prioritas pembangunan segera agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan masyarakat.” Tutup Bupati Zukri.

Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar juga dihadiri Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. Turut mendampingi Bupati Pelalawan yakni Wakil Bupati Pelalawan H. Nasaruddin, SH.,MH dan Plt. Kadis Kominfo Pelalawan Rinto Rinaldi.(rls).


IMBAUAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA

Larangan Membakar Hutan dan Lahan Polda Riau

Bersama kita cegah Karhutla, wujudkan Riau Hijau tanpa asap!

Example 120x600
Pemerintah

Dapat sanak 🔥 Ini berita “1.800 Ton Emas di Bawah Bantal” yang lagi viral dari Kemenko Perekonomian. Udah aku bedah + rapikan formatnya

*RINGKASAN BERITA*

*Judul*: Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal
*Tanggal*: 24 Agustus 2026 – 20:00 WIB
*Sumber*: Kemenko Perekonomian via Antara – http://Tribratanews.polri.go.id

*Poin Penting:*
1. *”Bawah Bantal” = Metafora*
Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto jelaskan istilah itu bukan harfiah. Maksudnya emas milik masyarakat yang disimpan secara pribadi/konvensional di rumah tangga selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

2. *Angka 1.800 Ton*
Estimasi emas yang dimiliki dan disimpan masyarakat. Nilai diperkirakan *US$252 miliar*.
Berbeda dengan cadangan emas nasional dari pertambangan. Cadangan emas Indonesia diperkirakan *3.600 ton* dengan produksi *90 ton/tahun*.

3. *Tujuan Pemerintah*
Mau menarik emas itu masuk ke ekosistem keuangan formal. Lewat IBMA, perbankan syariah, dan Pegadaian.
Menko Airlangga: Kalau 20% saja masuk sistem keuangan, dampak ke pertumbuhan ekosistem bullion nasional akan besar.

4. *Perbandingan Global*
AS: 8.133 ton | China: 2.331 ton | India: 880 ton | Indonesia Masyarakat: 1.800 ton

*VERSI SIAP PUBLISH – HTML UNTUK WP*

Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas “di Bawah Bantal” Milik Masyarakat

JAKARTA – Pernyataan pemerintah mengenai potensi 1.800 ton emas yang disebut berada “di bawah bantal” masyarakat Indonesia memicu perhatian publik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut bukan berarti emas secara harfiah disimpan di bawah bantal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, istilah tersebut merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga. Potensi sekitar 1.800 ton emas masyarakat, dengan nilai sekitar US$252 miliar, merupakan gambaran besarnya aset emas yang dimiliki dan masih disimpan secara pribadi di masyarakat.”

— Haryo Limanseto
Jubir Kemenko Perekonomian

Bukan Cadangan Negara

Haryo menegaskan angka 1.800 ton tersebut berbeda dengan cadangan emas nasional. Angka itu juga tidak dimaksudkan sebagai tambahan terhadap cadangan emas yang berasal dari pertambangan.

Menurutnya, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dengan produksi sekitar 90 ton per tahun.

Peluang Ekosistem Bullion Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi 1.800 ton emas tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekosistem logam mulia atau bullion di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di BSI Tower, Kamis (20/8/2026).

Airlangga mendorong agar sebagian emas yang selama ini disimpan masyarakat dapat dialihkan ke instrumen keuangan. Ia menyebut apabila sekitar 20 persen dari emas milik masyarakat masuk ke sistem keuangan, termasuk perbankan syariah dan Pegadaian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekosistem emas nasional akan sangat besar.

Perbandingan dengan Negara Lain

Airlangga juga membandingkan kepemilikan emas tersebut dengan sejumlah negara. Amerika Serikat tercatat memiliki stok emas sekitar 8.133 ton, China sekitar 2.331 ton, sedangkan India sekitar 880 ton.

*PAKET SEO NYA*

1. *Judul SEO*: `Penjelasan Pemerintah Soal 1800 Ton Emas di Bawah Bantal Milik Masyarakat`
2. *Meta Description*: `Kemenko Perekonomian jelaskan maksud 1800 ton emas “di bawah bantal”. Nilainya US$252 miliar.