Example floating
Example floating
Nasional

Menkeu: Penerimaan Kita Kuat, Nggak Lemah

63
×

Menkeu: Penerimaan Kita Kuat, Nggak Lemah

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, Kompas 1 net  — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerimaan negara menunjukkan kinerja yang kuat hingga akhir Juli 2026. Penerimaan perpajakan bahkan tumbuh hampir 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berbalik dari pertumbuhan negatif pada tahun lalu.

Kuatnya penerimaan negara tersebut turut menjaga kondisi fiskal pemerintah. Hingga akhir Juli, defisit APBN tercatat baru mencapai sekitar 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Penerimaan kita kuat juga, nggak lemah. Ruang fiskalnya juga masih terbuka lebar, cukup kuat”

— Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan

Tumbuh 30% Tanpa Kenaikan Tarif

Kinerja baik penerimaan pajak tersebut dicapai tanpa menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan jenis pajak baru. Menurut Menkeu, perbaikan kinerja dan penguatan tata kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi fokus saat ini.

Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penataan organisasi, evaluasi kinerja pegawai, hingga penindakan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan. Penempatan pegawai juga disesuaikan untuk memperkuat kantor-kantor yang memiliki potensi pengumpulan pajak besar.

“Sekarang Pajak sudah jauh lebih bagus kinerjanya. Bea Cukai juga sama, kita perbaiki, reorganize”

— Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan

Coretax Mulai Berjalan Baik Sejak April-Mei 2026

Perbaikan sistem perpajakan melalui Coretax juga turut mendukung penguatan penerimaan. Setelah sejumlah kendala pada tahap awal implementasi, pemerintah melakukan perbaikan sehingga sistem tersebut dapat berjalan lebih baik sejak April dan Mei 2026.

Integrasi data dalam Coretax memungkinkan proses administrasi dan konsolidasi perpajakan dilakukan dengan lebih cepat. Sistem tersebut juga memperkuat pengawasan karena data transaksi dan pembayaran semakin terintegrasi.

Tegaskan Tidak Ada Tax Amnesty

Di samping itu, Menkeu pun menegaskan akan terus mengandalkan perbaikan pengumpulan pajak dibandingkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah belum memiliki rencana untuk kembali menerapkan kebijakan tersebut.

“Lebih baik nggak usah tax amnesty. Kita rapikan saja tax collection-nya”

— Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan

Sumber: Kemenkeu, 3 September 2026

Example 120x600
Nasional

Jakarta Siaran Pers 2 Oktober 2026 Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi koordinasi Polri usut kasus dugaan jual beli data ilegal ramai Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pastikan Komdigi koordinasi BSSN tugas fungsi keamanan siber penjelasan BSSN kebocoran data ramai data lama diramaikan kembali tetap tindak lanjut pengusutan penindakan koordinasi Kepolisian situs ditemukan jual beli data pribadi ditindaklanjuti kewenangan pemblokiran akses situs langgar ketentuan penyebaran perdagangan data pribadi berbagai platform saluran digital penelusuran identifikasi sumber penyebaran sarana pihak terlibat kewenangan lembaga masyarakat tidak turut sebar data pribadi orang lain data beredar ruang digital tetap data pribadi tidak otomatis informasi bebas sebarluaskan hukuman berat penyebaran tanpa dasar sah UU Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi ancaman keamanan data tantangan lintas negara berkembang data terekspos muncul kembali saluran metode penanganan kerja bersama pemerintah aparat penegak hukum penyelenggara platform digital masyarakat ancaman tidak mengenal jabatan status sosial sasaran bocor penyalahgunaan perlindungan penanganan tanggung jawab bersama pemerintah pengelola sistem platform digital pihak akses data.`

Nasional

Jakarta perang melawan judol jauh dari usai Komdigi tangani 4,1 juta konten perjudian ruang digital ungkap Menkomdigi Meutya Hafid Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 talkshow Cerdas Berteknologi Garuda Spark Innovation Hub Jakarta Pusat Kamis 1/10/2026 bukan capaian progress report seharusnya angka di atas itu 3,6 juta situs alamat IP langsung putus akses bandar judol main kucing-kucingan satu situs diblokir muncul lagi situs baru akun baru menyusup kolom komentar platform digital ketika intervensi putus akses muncul lagi lakukan lagi muncul lagi harus berjibaku bersama turunkan angka ternyata kejahatan transnasional bukan pelanggaran digital biasa sebagian besar IP Dirjen Pengawasan Ruang Digital luar negeri sasaran warga Indonesia Alexander Sabar IP bukan dalam negeri luar negeri akses manusia WNI pemblokiran tidak cukup penegakan hukum efek jera bandar tidak cuma Komdigi penegak hukum efek jerat kalau tidak dijerat situs dibuat lagi industri digital jangan kecolongan distribusi judol ajak ojol UMKM mahasiswa komunitas mata tambahan lapor Aduan Konten satu orang satu situs angka besar dampak siapa saja usia status sosial diri kita keluarga anak orang tua Terhubung Tumbuh Terjaga.`

Nasional

Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi angkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres RI Istana Negara Jumat 2 Oktober 2026 18:23 WIB usai dilantik anggota siap berikan pertimbangan masukan berkualitas Ketua Wantimpres Pratikno terima kasih kepercayaan komposisi keberagaman latar belakang pengalaman tokoh nasional berbagai bidang agama profesi satu beneficiary Bapak Presiden Wakil Ketua Hatta Rajasa tugas sukseskan Presiden masukan berkualitas dilarang ungkap nasihat UU anggota Rocky Gerung pesan khusus kedudukan etis bukan teknis oversight committee Budi Tanuwibowo terharu dikabari Seskab Teddy Indra Wijaya Jumat pagi Konghucu Bhinneka Tunggal Ika BPMI Setpres Muchlis Jr.`