Example floating
Example floating
Parlemen

Uji Petik Komisi II DRPD ke Sumur Bor di Solor, Diduga Timses Bupati Flotim Kuasai Proyek 

111
×

Uji Petik Komisi II DRPD ke Sumur Bor di Solor, Diduga Timses Bupati Flotim Kuasai Proyek 

Sebarkan artikel ini

Flores Timur, Kompas 1 net -Kunjungan Tim Komisi II DRPD Kabupaten Flores Timur di Pulau Solor pada Rabu 7 Mei 2025 Pemerintah desa Nuhalolon sebut Ada Oknum yang mengaku sebagai Timses Adibu Bupati sekarang mengintervensi pekerjaan sumur bor di lokasi tersebut,
Hal ini terungkap saat kunjungan tim Komisi II DRPD Kabupaten Flores Timur di Pulau Solor dengan Kepala Desa Nuhalolon serta Ketua BPD pemerintah desa tersebut.

Kontroversi di balik proyek percepatan pembangunan sumur bor di lahan pertanian BIRI Desa Nuhalolon Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, menyisahkan persaolan yang cukup pelik serta mencoreng wajah Pemerintah Desa dan BPD setempat,
Oleh karena ulah arogan oknum anggota DPRD Flotim Fraksi Nasdem bersama oknum tim sukses Bupati dan Wakil Bupati Flotim terpilih, Anton Doni -Ignas Boli di periode saat ini,
pasca pilkada 27 November 2024 silam.

Ungkapan kekecewaan tersebut datang Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Nuhalolon, secara terbuka disampaikan dalam kegiatan uji petik yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kabupaten Flores Timur, tentang persoalan pengadaan sumur bor bagi masyarakat petani di kawasan pertanian Biri, untuk para petani di Desa Sulengwasng, kecamatan Solor Selatan dan petani di Desa Nuhalolong, Kecamatan Solor Barat.

Menurut ketua BPD Desa Nuhalolong, Emanuel Klau Keray, dihadapan ketua komisi 2, Theodorus Martinus Wunggubelen, bersama anggota komisi 2, menegaskan, program peningkatan lahan pertanian, melalui program pengadaan sunur bor ini, sesungguhnya menjadi berkat bagi petani di kawasan pertanian karna faktanya, selama ini para petani di kawasan Biri maupun Otan sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pertanian, khususnya ketersedian pasokan air di dua lahan pertanian tersebut.

Namun, lanjut Eman Keraf, disaat yang bersamaan, kehadiran program peningkatan lahan pertanian dengan pengadaan sumur bor di kawasan Biri, menuai persoalan yang cukup mencoreng wibawa pemerintahan desa,
karena ulah serta keterlibatan langsung oknum anggota DPRD dan tim sukses Bupati untuk sarana prasarana pendukung pertanian.

sebelumnya telah disurvei langsung oleh tim teknis dinas pertanian, dengan lokasi Motong Uak. Namun tiba-tiba muncul ide baru memindahkan lokasi sumur bor di lokasi lainnya masih di seputaran kawasan pertanian Biri, tanpa melibatkan pemerintah desa,” Beber Keray.

Eman keray pun menohok, pemindahan areal sumur bor tersebut, sesungguh lahan tersebut merupakan lahan sengketa antara suku Sogen Desa Nuhalolong dan suku Huler di Desa Sulengwaseng.

Kondisi ini dikawatirkan akan menjadi pemicu konflik baru antar pihak, yang pada gilirannya akan membatalkan program Pemerintah Daerah, untuk masyarakat di kawasan pertanian Biri Pulau Solor.

Atas perubahan ini, patut diduga kuat karena ada intervensi kepentingan baik dari oknum anggota DPRD Flotim dan para tim sukses, sehingga dengan mudahnya memindahkan lokasi pengeboran sumur tersebut. Meskipun dengan kesal, Eman keray, Ketua BPD Nuhalolon terus berharap agar urusan peningkatan kawasan pertanian Biri dan Otan, khususnya pengadaan dua unit sumur bor di kawasan pertanian masing-masing tetap dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat setempat.

Menanggapi aspirasi yang ada, ketua komisi 2 DPRD FLOTIM, Theodorus Wunggubelen kepada wartawan menegaskan, bahwa setelah mendapatkan aspirasi melalui forum uji petik lapangan yang dilakukan komisi II seputaran pengadaan sumur bor di kawasan pertanian Biri, pihak akan menyikapinya secara kelembagaan karena sesungguhnya keputusan hasil uji petik lapangan saat tidak sekedar lahir dari kebun,”Tegas Wungubelen dan Tim yang berada di lokasi.

Sementara kepada para tim sukses Wunggubelen menghimbau agar semua pihak hendaknya bisa menahan diri untuk tidak menganggu konsentrasi dan arah kebijakan pembangunan Bupati Anton Doni dan wakil bupati Flotim Ignas Boli. biarkan kedua pemimpin daerah ini mengurus rakyat dengan sempurna.
“Para tim sukses, harus tahan diri dan tahu diri dalam urusan apapun. Jangan mempolitisasi kebijakan maupun kegiatan teknis untuk urusan kesejahteraan rakyat!!!” Tegas Ruth Wunggubelen.

Lanjutnya, demi kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan pembangunan sumur bor di kawasan pertanian Biri, diharapkan agar pihak pelaksana sebaiknya pekerjaan tersebut dihentikan sementara waktu
sepanjang urusan dokumen pelaksanaan pekerjaan ini belum dapat diselesaikan oleh dinas teknis sekaligus demi menjaga kekerabatan masyarakat solor,”Urai Wungubelen penuh harap

Untuk diketahui, pengadaan sumur bor di kawasan pertanian solor, khususnya di kawasan pertanian Otan dan Biri, masing-masing dialokasikan anggaran sebesar 305 juta per unit dengan estimasi pembiayaan meliputi; pengadaan sumur, bak penampung, jaringan perpipaan, tenaga pembangkit listrik, biaya ola lahan dan pengadaan pupuk pestisida serta pengadaan benih jagung dan holtikultura yang dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing kelompok tani.

Example 120x600
Parlemen

Jakarta Anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Muhammad Khozin nilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepas isu agraria khususnya menyangkut wilayah adat tanah ulayat serta masyarakat adat berada kawasan kehutanan menurutnya aspek kultur kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat persoalan penguasaan pengelolaan tanah mayoritas persoalan dihadapi masyarakat adat memiliki korelasi persoalan agraria masalah kewilayahan ada dua yaitu masalah kultur kebudayaan memang tidak bisa dilepas berbicara urusan agraria sangat berkorelasi mayoritas isu masyarakat adat ini dengan agraria ujar Khozin saat Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Baleg DPR RI Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Gedung DPR RI Jakarta Rabu 7/10/2026 Foto Runi sai Khozin jelaskan persoalan berkaitan sejarah pertanahan Indonesia termasuk keberadaan hak kepemilikan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Tahun 1960 dalamnya termasuk hak tanah ulayat adat keberadaan masyarakat berada kawasan kehutanan persoalan telah berlangsung puluhan tahun akibat perbedaan pengaturan kewenangan antarinstansi kondisi akhirnya membuat masyarakat pihak paling terdampak konflik agraria kita sudah berpuluh tahun terbelenggu dengan ribut antarinstansi antarinternal negara yang menjadi korban dirugikan selalu masyarakat katanya Khozin nilai pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria salah satu langkah putus persoalan regulasi dirancang tangani konflik agraria struktural termasuk persoalan terjadi wilayah masyarakat adat DPR sebelumnya telah sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria instrumen selesaikan konflik pertanahan lindungi hak masyarakat adat setidaknya ini sudah satu langkah maju dengan pengaturan reforma agraria tutur legislator Fraksi PKB lebih lanjut Khozin soroti adanya mekanisme pengecualian bagi lokasi daerah mengalami konflik agraria struktural daerah adat telah ditetapkan lokasi prioritas reforma agraria nantinya dapat memperoleh mekanisme penyelesaian khusus sehingga tidak lagi terhambat berbagai ketentuan sektoral selama ini kendala ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria maka tidak tunduk kepada undang-undang yang selama ini membelenggu dalam penyelesaian agraria jelasnya contoh sejumlah regulasi sektoral selama ini bersinggungan penyelesaian konflik agraria antara lain aturan bidang kehutanan BUMN perbendaharaan negara berbagai regulasi sektoral lainnya menurut Khozin pengaturan reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen khusus menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif ini kita istilahkan produk undang-undang lex specialis artinya ketika itu sudah termasuk titik-titik lokasi yang sudah disampaikan nanti akan diproteksi untuk diselesaikan oleh Badan Reforma Agraria ungkapnya Khozin juga nilai pembentukan penguatan kelembagaan menangani reforma agraria menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian konflik agraria berharap langkah segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian konkret berbagai konflik selama ini dialami masyarakat termasuk masyarakat adat political will Presiden isu penyelesaian konflik agraria ini perlu kita apresiasi bersama tidak perlu menunggu jeda satu bulan dua bulan hanya dalam hitungan hari langsung dilakukan pungkas Khozin pdt aha Parlementaria Jakarta DPR RI.`

Parlemen

Heboh SPMB 2026 60.131 kursi PTN kosong 9,58% daya tampung mubazir 17.816 maba mundur tidak daftar ulang diduga UKT mahal Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bongkar di Unhas Makassar 2 Okt 2026 jangan sampai anak bangsa gagal kuliah ekonomi evaluasi total UKT bantuan jalur mandiri matikan PTS kuliah gratis 2027 butuh Rp93,7 T 2,83 juta mahasiswa total 4,4 juta bisa jebol Rp200 T UKT IPI biaya hidup nasib PTNBH Unhas pendapatan PTS megap-megap solusi KIP Kuliah alih PTS BOPT Swasta