Petugas polisi menahan demonstran saat protes di New Delhi, India, 16 Oktober 2026. Pakar PBB mendesak India hentikan kekerasan berlebihan. Foto: Ritesh Shukla/Getty Images
NEW DELHI, Kompas1.Net — Dua puluh empat pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah India untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi protes oposisi dan mahasiswa di India.
Dalam pernyataan pada Selasa (21/10/2026), para pakar tersebut mendesak penyelidikan imparsial atas tindakan aparat India, dengan menyebut demonstran mengalami luka-luka dan beberapa melaporkan mendapat perlakuan tidak pantas.
“Pengunjuk rasa mengalami luka-luka, dengan beberapa melaporkan menjadi sasaran perlakuan buruk. Para ahli menyampaikan kekhawatiran khusus tentang laporan kekerasan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan berbasis gender lainnya dalam protes dan penahanan terkait,” demikian pernyataan tersebut, dikutip Al Jazeera, Rabu (21/10/2026).
Pakar PBB ditunjuk oleh Dewan HAM PBB untuk memantau krisis HAM, namun independen dari organisasi itu sendiri.
Partai Cockroach Janata Party (CJP) bersama partai oposisi lain dan organisasi mahasiswa memimpin protes bulan ini menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar, setelah 130 juta nama dihapus dari daftar pemilih.
Kelompok pemrotes menyebut penghapusan itu secara tidak proporsional memengaruhi warga miskin, tunawisma, dan minoritas etnis termasuk Muslim.
BJP dan Komisi Pemilihan Umum India membantah tuduhan tersebut. Komisi Pemilihan Umum menyebut pihaknya menghapus pemilih ganda, yang meninggal, pindah, dan tidak memenuhi syarat, dan siapa pun yang dikecualikan karena kesalahan dapat mengajukan banding.
“Meskipun sifat pertemuan tidak kekerasan, lembaga penegak hukum dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa tidak bersenjata termasuk dengan apa yang disebut lathi charge, dan telah mencegah ribuan orang bergabung dalam protes,” kata pakar PBB.
“Kami menyerukan pihak berwenang untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan, mencabut larangan berkumpul secara menyeluruh, dan menahan diri dari penyalahgunaan pengawasan digital, termasuk melalui biometrik, dan gangguan internet,” tambah mereka.
India berulang kali menolak kritik tersebut dan menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tersebut.
Sumber: Al Jazeera
Editor: ZURFAMI
