Example floating
Example floating
Parlemen

Anggota DPR RI Dr Maharani Sapa Konstituen di Rohil, Sosialisasi Kesehatan 

105
×

Anggota DPR RI Dr Maharani Sapa Konstituen di Rohil, Sosialisasi Kesehatan 

Sebarkan artikel ini

Rohil, Kompas 1 net – Anggota DPR RI Dapil Riau I Dr Maharani, M.M, isi masa reses dengan menyapa konstituennya di Rohil, kegiatan tersebut diadakan dibeberapa tempat. Terpantau awak media Sabtu 23 Agustus 2025 di Kepenghuluan Sintong Pusaka Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Disini pertemuan dibuat 2 sesi, Pagi Pukul 10:00 WIB dihadiri kurang lebih 4 ratusan warga, dan siang pukul 13:00 WIB ada 2 ratusan warga. Warga cukup antusias dan suasana ramah pun terlihat.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dr Maharani MM, disini menyampaikan banyak hal, namun Iapun tak lupa mengawali penyampaiannya dengan menyapa warga dan mengucapkan terimakasih atas pertemuan itu.

Apa kabar bapak -bapak, ibu- ibu, abang – abang dan kakak kakak dan adik adik? Sapanya yang dijawab “baik” secara serentak oleh semua yang hadir. dan Dr maharani meneruskan dengan mengucapkan “Alhamdulillah, semoga kita baik selalu, terimakasih atas kesediaannya hadir dalam pertemuan ini” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Dr Maharani mengajak masyarakat supaya rajin menjaga kesehatan. Menurutnya 2 faktor penting agar tetap sehat adalah dimulai dari diri sendiri dan lingkungan.

“Untuk menjaga kesehatan itu yang pertama dimulai dari kita sendiri, ini tentunya dimulai dari pola makan sebagaimana yang disebut empat sehat lima sempurna, kebersihan, beraktivitas, dan istrahat yang cukup seperti tidur.

Kemudian yang kedua yakni, kebersihan, pakaian, lingkungan di dalam rumah maupun diluar rumah” ungkap mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Rohil, dan kemudian menerangkan secara rinci terkait dengan kebersihan lingkungan yang dimaksudnya.

Tidak hanya menerangkan tentang pentingnya menjaga kesehatan kepada warga, Dr Maharani yang turun juga didampingi oleh Kepala Cabang BPJS Dumai dan Rohil ini juga menerangkan terkait dengan program BPJS. Menurutnya BPJS adalah kebijakan pemerintah untuk kesehatan masyarakat.

“Program BPJS adalah kebijakan pemerintah kita untuk membantu kemudahan bagi masyarakat dalam berobat, agar tetap sehat.”  imbuhnya.

Selanjutnya ada sosialisasi BPJS dari Kepala Cabang BPJS Dumai Bernard Silalahi S.I.Kom M.M. AaK, Csgs, yang menyampaikan pentingnya masyarakat memiliki kartu BPJS. Iapun beralasan karena biaya berobat disaat sakit mahal.

“Kartu BPJS perlu dimiliki, karena biaya pengobatan itu mahal, ilustrasinya seperti penderita ginjal dan jantung, jika harus rutin cuci darah atau sempat pasang rink, biayanya mahal, jadi kalau kita terdaftar di bpjs maka bila mengalami sakit, kita sudah tidak perlu merogoh uang saku lagi, ” ujarnya disela-sela sosialisasi seputar BPJS.

oppo_0

Menjawab keluhan masyarakat dalam sesi tanya-jawab, Bernard Silalahi, menyampaikan jika ada Rumah Sakit yang mengkriminalisasi pasien dalam hal pelayanan agar dilaporkan.”Tidak boleh rumah sakit mengkriminalisasi pasien yang memiliki kartu BPJS, kalau ada tolong dilaporkan,” pungkasnya.

Terakhir warga berterimakasih atas kunjungan Dr Maharani MM dan juga kepada pengurus Cabang BPJS. “Melalui kunjungan Ibuk Maharani ini kita menjadi tahu tentang kesehatan dan BPJS” Ucap Rozali.

Zurfami, melaporkan.

Example 120x600
Parlemen

Jakarta Anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Muhammad Khozin nilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepas isu agraria khususnya menyangkut wilayah adat tanah ulayat serta masyarakat adat berada kawasan kehutanan menurutnya aspek kultur kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat persoalan penguasaan pengelolaan tanah mayoritas persoalan dihadapi masyarakat adat memiliki korelasi persoalan agraria masalah kewilayahan ada dua yaitu masalah kultur kebudayaan memang tidak bisa dilepas berbicara urusan agraria sangat berkorelasi mayoritas isu masyarakat adat ini dengan agraria ujar Khozin saat Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Baleg DPR RI Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Gedung DPR RI Jakarta Rabu 7/10/2026 Foto Runi sai Khozin jelaskan persoalan berkaitan sejarah pertanahan Indonesia termasuk keberadaan hak kepemilikan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Tahun 1960 dalamnya termasuk hak tanah ulayat adat keberadaan masyarakat berada kawasan kehutanan persoalan telah berlangsung puluhan tahun akibat perbedaan pengaturan kewenangan antarinstansi kondisi akhirnya membuat masyarakat pihak paling terdampak konflik agraria kita sudah berpuluh tahun terbelenggu dengan ribut antarinstansi antarinternal negara yang menjadi korban dirugikan selalu masyarakat katanya Khozin nilai pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria salah satu langkah putus persoalan regulasi dirancang tangani konflik agraria struktural termasuk persoalan terjadi wilayah masyarakat adat DPR sebelumnya telah sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria instrumen selesaikan konflik pertanahan lindungi hak masyarakat adat setidaknya ini sudah satu langkah maju dengan pengaturan reforma agraria tutur legislator Fraksi PKB lebih lanjut Khozin soroti adanya mekanisme pengecualian bagi lokasi daerah mengalami konflik agraria struktural daerah adat telah ditetapkan lokasi prioritas reforma agraria nantinya dapat memperoleh mekanisme penyelesaian khusus sehingga tidak lagi terhambat berbagai ketentuan sektoral selama ini kendala ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria maka tidak tunduk kepada undang-undang yang selama ini membelenggu dalam penyelesaian agraria jelasnya contoh sejumlah regulasi sektoral selama ini bersinggungan penyelesaian konflik agraria antara lain aturan bidang kehutanan BUMN perbendaharaan negara berbagai regulasi sektoral lainnya menurut Khozin pengaturan reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen khusus menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif ini kita istilahkan produk undang-undang lex specialis artinya ketika itu sudah termasuk titik-titik lokasi yang sudah disampaikan nanti akan diproteksi untuk diselesaikan oleh Badan Reforma Agraria ungkapnya Khozin juga nilai pembentukan penguatan kelembagaan menangani reforma agraria menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian konflik agraria berharap langkah segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian konkret berbagai konflik selama ini dialami masyarakat termasuk masyarakat adat political will Presiden isu penyelesaian konflik agraria ini perlu kita apresiasi bersama tidak perlu menunggu jeda satu bulan dua bulan hanya dalam hitungan hari langsung dilakukan pungkas Khozin pdt aha Parlementaria Jakarta DPR RI.`

Parlemen

Heboh SPMB 2026 60.131 kursi PTN kosong 9,58% daya tampung mubazir 17.816 maba mundur tidak daftar ulang diduga UKT mahal Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bongkar di Unhas Makassar 2 Okt 2026 jangan sampai anak bangsa gagal kuliah ekonomi evaluasi total UKT bantuan jalur mandiri matikan PTS kuliah gratis 2027 butuh Rp93,7 T 2,83 juta mahasiswa total 4,4 juta bisa jebol Rp200 T UKT IPI biaya hidup nasib PTNBH Unhas pendapatan PTS megap-megap solusi KIP Kuliah alih PTS BOPT Swasta