Example floating
Example floating
Banner Infozone
Pemerintah

Percepat Transformasi Birokrasi, Pemerintah Kembangkan Kepemimpinan Digital

78
×

Percepat Transformasi Birokrasi, Pemerintah Kembangkan Kepemimpinan Digital

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Makassar, Kompas 1 net- Pemerintah terus mengembangkan kepemimpinan digital selaras dengan semangat mempercepat transformasi digital nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan arti penting seorang pemimpin cakap digital di birokrasi untuk membawa tim kerjanya mencapai target pembangunan sesuai harapan.

“Salah satu hal yang paling penting dalam proses transformasi digital yang tengah kita kerjakan bersama adalah memiliki sosok pemimpin cakap digital. Digital leadership saya harap dapat terus didorong,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Seminar Nasional dengan Tema “Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Mewujudkan Sinergi Pembangunan Nasional 2025-2029 yang diselenggarakan Ikatan Alumni Pimpinan Nasional (IKA PIMNAS) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (20/07/2024).

Menurut Menteri Anas, kapabilitas digital sebuah organisasi ternyata sangat signifikan ditentukan oleh faktor-faktor manusia seperti kepemimpinan, budaya kerja, pola pikir, dan lain-lain. Selama ini kapabilitas digital organisasi dianggap banyak ditentukan oleh faktor-faktor teknis seperti penguasaan teknologi termaju, kepemilikan fasilitas Research & Development yang canggih, atau kemampuan mengaplikasikan teknologi digital.

“Ternyata faktor terpenting dalam proses digitalisasi adalah kualitas manusia, baik kapasitas kepemimpinan, nilai-nilai yang diyakini, pola pikir, dan sikap positif dalam merespons kemajuan teknologi digital,” tuturnya.

MenPANRB menekankan arti penting kolaborasi dalam membangun ‘Jalan Tol Pelayanan Publik’ melalui digitalisasi, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Presiden selama ini. Dijelaskan, tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan.

Kedepan, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi KTP. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi.

Menteri Anas menyebut pemerintah punya komitmen yang serius membangun layanan publik berbasis digital serta membenahi birokrasi lewat digitalisasi. Indonesia kini telah memiliki Govtech “INA Digital” yang merupakan adaptasi dari success story GovTech dari negara TOP 20 EGDI.

Pemerintah Indonesia juga sudah memiliki lini masa secara jangka panjang, menengah, dan pendek sebagaimana diarahkan oleh Presiden bahwa tahun ini sudah harus ada progres yang signifikan dalam transformasi digital kita. Mengakhiri arahannya, Menteri Anas berharap alumni IKA Pimnas dapat jadi bagian untuk mendorong agar birokrasi lebih berdampak kepada masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada IKA Pimnas semoga berdampak banyak pada pelayanan publik,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan yang juga alumni IKA Pimnas Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PANRB yang telah memberikan arahan kepada alumni IKA Pimnas serta jajaran Pemprov Sulawesi Selatan. Ia berharap dialog yang terjadi dalam seminar tersebut dapat menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang bermanfaat dan semakin menyejahterakan rakyat.

“Ada tiga poin yang kami serap dari arahan dari Pak Menteri tentang pembinaan SDM, reformasi birokrasi, dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik lewat transformasi digital. Mudah-mudahan dialog kita hari ini bisa berdampak kuat kepada masyarakat,” tandasnya.

 

Sumber: Kominfo RI


IMBAUAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA

Larangan Membakar Hutan dan Lahan Polda Riau

Bersama kita cegah Karhutla, wujudkan Riau Hijau tanpa asap!

Example 120x600
Pemerintah

Dapat sanak 🔥 Ini berita “1.800 Ton Emas di Bawah Bantal” yang lagi viral dari Kemenko Perekonomian. Udah aku bedah + rapikan formatnya

*RINGKASAN BERITA*

*Judul*: Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal
*Tanggal*: 24 Agustus 2026 – 20:00 WIB
*Sumber*: Kemenko Perekonomian via Antara – http://Tribratanews.polri.go.id

*Poin Penting:*
1. *”Bawah Bantal” = Metafora*
Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto jelaskan istilah itu bukan harfiah. Maksudnya emas milik masyarakat yang disimpan secara pribadi/konvensional di rumah tangga selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

2. *Angka 1.800 Ton*
Estimasi emas yang dimiliki dan disimpan masyarakat. Nilai diperkirakan *US$252 miliar*.
Berbeda dengan cadangan emas nasional dari pertambangan. Cadangan emas Indonesia diperkirakan *3.600 ton* dengan produksi *90 ton/tahun*.

3. *Tujuan Pemerintah*
Mau menarik emas itu masuk ke ekosistem keuangan formal. Lewat IBMA, perbankan syariah, dan Pegadaian.
Menko Airlangga: Kalau 20% saja masuk sistem keuangan, dampak ke pertumbuhan ekosistem bullion nasional akan besar.

4. *Perbandingan Global*
AS: 8.133 ton | China: 2.331 ton | India: 880 ton | Indonesia Masyarakat: 1.800 ton

*VERSI SIAP PUBLISH – HTML UNTUK WP*

Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas “di Bawah Bantal” Milik Masyarakat

JAKARTA – Pernyataan pemerintah mengenai potensi 1.800 ton emas yang disebut berada “di bawah bantal” masyarakat Indonesia memicu perhatian publik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut bukan berarti emas secara harfiah disimpan di bawah bantal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, istilah tersebut merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga. Potensi sekitar 1.800 ton emas masyarakat, dengan nilai sekitar US$252 miliar, merupakan gambaran besarnya aset emas yang dimiliki dan masih disimpan secara pribadi di masyarakat.”

— Haryo Limanseto
Jubir Kemenko Perekonomian

Bukan Cadangan Negara

Haryo menegaskan angka 1.800 ton tersebut berbeda dengan cadangan emas nasional. Angka itu juga tidak dimaksudkan sebagai tambahan terhadap cadangan emas yang berasal dari pertambangan.

Menurutnya, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dengan produksi sekitar 90 ton per tahun.

Peluang Ekosistem Bullion Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi 1.800 ton emas tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekosistem logam mulia atau bullion di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di BSI Tower, Kamis (20/8/2026).

Airlangga mendorong agar sebagian emas yang selama ini disimpan masyarakat dapat dialihkan ke instrumen keuangan. Ia menyebut apabila sekitar 20 persen dari emas milik masyarakat masuk ke sistem keuangan, termasuk perbankan syariah dan Pegadaian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekosistem emas nasional akan sangat besar.

Perbandingan dengan Negara Lain

Airlangga juga membandingkan kepemilikan emas tersebut dengan sejumlah negara. Amerika Serikat tercatat memiliki stok emas sekitar 8.133 ton, China sekitar 2.331 ton, sedangkan India sekitar 880 ton.

*PAKET SEO NYA*

1. *Judul SEO*: `Penjelasan Pemerintah Soal 1800 Ton Emas di Bawah Bantal Milik Masyarakat`
2. *Meta Description*: `Kemenko Perekonomian jelaskan maksud 1800 ton emas “di bawah bantal”. Nilainya US$252 miliar.