Example floating
Example floating
Banner Infozone
Beranda Pemerintah Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan: Meminta Agar Musibah Banjir di Tetapkan Sebagai Bencana Daerah
Pemerintah

Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan: Meminta Agar Musibah Banjir di Tetapkan Sebagai Bencana Daerah

admin2 min baca
484
×

Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan: Meminta Agar Musibah Banjir di Tetapkan Sebagai Bencana Daerah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Caption: Ketua Fraksi PAN, Nazaruddin Arnazh Menyerahkan surat ke Ketua DPRD Pelalawan Baharudin, SH,.MH di Dampingi Abdul Nasib dari Fraksi Gerida.

Pelalawan – Musibah banjir yang terjadi saat ini di jalan lintas timur kilometer 73 sampai dengan 83 desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten, Pelalawan,Riau. Membawa derita bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan juga masyarakat pengguna jalan (Transportasi) dari luar daerah.Untuk itu, bencana alam banjir ini di tetapkan sebagai ‘Bencana Daerah’Minggu (07/01/2024).

Terkait banjir saat ini, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh, angkat bicara.

Banjir saat ini berdampak luas terhadap lingkungan, aktivitas masyarakat terhambat, penyakit timbul,ekonomi terganggu, kerugian material.Rumah warga di bantaran sungai tengelam,nelayan tradisional tidak dapat mencari ikan pasokan sembako terhambat.

Tidak bisa di pungkiri, saat ini, kebutuhan gas elpiji 3 kg, bahan bakar minya (BBM) sudah mulai langka. Bahan pokok makanan seperti sayur mayur, ikan susah di dapat dan kalau adapun harganya menjulang tinggu sekali.Imbasnya biyaya hidup semangkin besar.

Kegiatan aktivitas pemerintah masyarakat (Petani) sangat berpengaruh besar, begitu juga di dunia pendidikan, anak – anak sekolah tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sesuai yang kita harapkan bersama.

Untuk itu, melihat dan merasakan atas banjir yang tak kunjung surut, di harapkan sekali kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Pelalawan, khususnya Bupati Zukri Misran, untuk merapatkan barisan guna mengkaji dan membahas secara keseluruhan atas banjir yang terjadi saat ini untuk di sesegera mungkin agar musibah banjir ini di jadikan (Tetapkan) sebagai status siaga banjir.musibah “Bencana Daerah”

Dar hasil keputusan tersebut, menetapkan ‘Bencana Daerah’ nanti nya bisa menjadi ‘Bencana Nasional’. Jadi, atas dasar itulah seluruh kegiatan satuan tugas bencana banjir dapat terkoordinir serta berjalan dengan di karena sudah mempunyai anggaran (Emergency). Boleh di gunakan karena ada dasar hukumnya, hanya saja, penggunaan anggaran bencana daerah jangan di salahgunakan. Kalau di salah gunakan (Korupsi) akan tersandung hukum (Penjara)

Sekali lagi, melihat kondisi banjir yang sudah tidak kondusif ini. Meminta kepada Forkompinda Pelalawan dan H,Zukri Misran untuk segera menetapkan musibah banjir menjadi ‘Bencana Daerah’ kami dari anggota DPRD Pelalawan siapa mendukung penuh jika langkah dan keputusan ini di ambil secara bijaksana,” imbuh Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh.

By.D 14 N.

Post Views: 484

IMBAUAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA

Larangan Membakar Hutan dan Lahan Polda Riau

Bersama kita cegah Karhutla, wujudkan Riau Hijau tanpa asap!

Example 120x600

Pos Terkait

Pemerintah
Lantik 80 Pejabat, Bupati Inhu Tegaskan Jabatan ASN Bukan untuk Diperjualbelikan
Pemerintah
Walikota Subulussalam Dorong Sekolah Rakyat Terintegrasi 28 Jadi Kafilah Mandiri MTQ X 2027
Pemerintah
80,6 Persen Warga Sudah Online, Wamen Nezar Patria: Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar Digital
Pemerintah
Bupati dan Wabup Inhu Larut dalam Tradisi Beaghak Tabak di HUT ke-22 Kecamatan Batang Peranap
Pemerintah
Pemdes Pangkalan Nyirih Bahas Tiga Agenda Strategis: Purna Tugas Kadus IV, Rembug Stunting hingga Pemenuhan BBM
Pemerintah
Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas “di Bawah Bantal” Milik Masyarakat

Baca Juga

Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas “di Bawah Bantal” Milik Masyarakat
Pemerintah

Dapat sanak 🔥 Ini berita “1.800 Ton Emas di Bawah Bantal” yang lagi viral dari Kemenko Perekonomian. Udah aku bedah + rapikan formatnya

*RINGKASAN BERITA*

*Judul*: Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal
*Tanggal*: 24 Agustus 2026 – 20:00 WIB
*Sumber*: Kemenko Perekonomian via Antara – http://Tribratanews.polri.go.id

*Poin Penting:*
1. *”Bawah Bantal” = Metafora*
Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto jelaskan istilah itu bukan harfiah. Maksudnya emas milik masyarakat yang disimpan secara pribadi/konvensional di rumah tangga selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

2. *Angka 1.800 Ton*
Estimasi emas yang dimiliki dan disimpan masyarakat. Nilai diperkirakan *US$252 miliar*.
Berbeda dengan cadangan emas nasional dari pertambangan. Cadangan emas Indonesia diperkirakan *3.600 ton* dengan produksi *90 ton/tahun*.

3. *Tujuan Pemerintah*
Mau menarik emas itu masuk ke ekosistem keuangan formal. Lewat IBMA, perbankan syariah, dan Pegadaian.
Menko Airlangga: Kalau 20% saja masuk sistem keuangan, dampak ke pertumbuhan ekosistem bullion nasional akan besar.

4. *Perbandingan Global*
AS: 8.133 ton | China: 2.331 ton | India: 880 ton | Indonesia Masyarakat: 1.800 ton

*VERSI SIAP PUBLISH – HTML UNTUK WP*

Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas “di Bawah Bantal” Milik Masyarakat

JAKARTA – Pernyataan pemerintah mengenai potensi 1.800 ton emas yang disebut berada “di bawah bantal” masyarakat Indonesia memicu perhatian publik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut bukan berarti emas secara harfiah disimpan di bawah bantal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, istilah tersebut merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga. Potensi sekitar 1.800 ton emas masyarakat, dengan nilai sekitar US$252 miliar, merupakan gambaran besarnya aset emas yang dimiliki dan masih disimpan secara pribadi di masyarakat.”

— Haryo Limanseto
Jubir Kemenko Perekonomian

Bukan Cadangan Negara

Haryo menegaskan angka 1.800 ton tersebut berbeda dengan cadangan emas nasional. Angka itu juga tidak dimaksudkan sebagai tambahan terhadap cadangan emas yang berasal dari pertambangan.

Menurutnya, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dengan produksi sekitar 90 ton per tahun.

Peluang Ekosistem Bullion Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi 1.800 ton emas tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekosistem logam mulia atau bullion di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di BSI Tower, Kamis (20/8/2026).

Airlangga mendorong agar sebagian emas yang selama ini disimpan masyarakat dapat dialihkan ke instrumen keuangan. Ia menyebut apabila sekitar 20 persen dari emas milik masyarakat masuk ke sistem keuangan, termasuk perbankan syariah dan Pegadaian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekosistem emas nasional akan sangat besar.

Perbandingan dengan Negara Lain

Airlangga juga membandingkan kepemilikan emas tersebut dengan sejumlah negara. Amerika Serikat tercatat memiliki stok emas sekitar 8.133 ton, China sekitar 2.331 ton, sedangkan India sekitar 880 ton.

*PAKET SEO NYA*

1. *Judul SEO*: `Penjelasan Pemerintah Soal 1800 Ton Emas di Bawah Bantal Milik Masyarakat`
2. *Meta Description*: `Kemenko Perekonomian jelaskan maksud 1800 ton emas “di bawah bantal”. Nilainya US$252 miliar.