Example floating
Example floating
Banner Infozone
Pemerintah

Kemendagri Berikan Pelayanan Adminduk WNI di Tokyo dan Hokaido

57
×

Kemendagri Berikan Pelayanan Adminduk WNI di Tokyo dan Hokaido

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TOKYO, Kompas 1 Net – Kementerian Dalam Negeri bertekad kuat memberikan pelayanan kependudukan di bagi WNI yang bermukim di luar negeri bersama Kemenlu untuk perlindungan yang optimal WNI di luar negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sangat antusias menjembatani kerja sama 131 perwakilan RI di seluruh dunia dengan Kemendagri.

“Salah satu dokumen penting bagi diaspora adalah KTP. Dengan terintegrasinya data kita di perwakilan RI di luar negeri, para WNI bisa mengurus dokumen kependudukan di KBRI dan KJRI terdekat dengan mereka,” kata Mendagri Tito.

Tito pun menyebutkan dari sekitar 131 perwakilan RI di luar negeri, sebanyak 38 perwakilan RI di luar negeri sudah terhubung dengan Ditjen Dukcapil di Indonesia.

“Datanya terkoneksi dengan SIAK Luar Negeri. WNI di luar negeri tidak perlu keluar biaya besar pulang ke Indonesia untuk mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan, apakah itu Nomor Idenititas Tunggal (NIT), rekam biometrik dan membuat akta lahir, KK dan membuat Identitas Kependudukan Digital,” kata Mendagri Tito.

Sembari memproses integrasi data dan melengkapi sarana dan prasarana, pihaknya juga turut melatih para pelaksana fungsi konsuler bagaimana seharusnya tata pelaksana pelayanan Adminduk itu.

Mendagri menilai integrasi data juga penting untuk memastikan jumlah WNI di luar negeri terkait hak pilih dalam Pemilu 2024.

Ia pun mengakui integrasi data harus dibarengi dengan sistem keamanan siber yang ketat. “Kita perketat betul sisi pengamanan, jangan sampai diretas. Sampai hari ini sistem kita cukup baik,” katanya.

Lebih dari itu, sebagai konsekuensi era digital, Tito mengatakan, pihaknya mendorong warga negara Indonesia di mana pun untuk membuat identitas kependudukan digital atau KTP digital.

“Masyarakat kita tak perlu bawa KTP-el ke mana-mana karena datanya sudah bisa dimasukkan ke dalam smartphone dan sudah ada QR code terenkripsi sebagai pengaman,” kata Menteri Tito.

Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dengan sinkronisasi yang diarahkan Mendagri Tito Karnavian itu akan terwujud satu data penduduk.

Selain itu, WNI bakal lebih mudah mendapatkan pelayanan publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang membahagiakan warga negaranya.

“Tak hanya itu dengan skema ini, WNI di luar negeri dapat melakukan pelaporan diri, pelayanan adminduk dan pengaduan melalui portal Peduli WNI. Selanjutnya dapat memilih pelayanan adminduk secara online di KBRI atau KJRI,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.

Prof Yusli, pejabat bertanggung jawab pada bidang pendidikan dan budaya di KBRI menyampaikan kebanggaanya akan perubahan yang terjadi dalam layanan adminduk.

“saya kagum sekali dan terkaget-kaget dengan layanan adminduk sekarang, sy sekarang sudah bisa memiliki identitas kependudukan digital melalui handphone saya, masa berlaku KTP digital saya juga sudah seumur hidup, ada keluarga saya, ada dokumen lainnya seperti Data Vaksin Covid-19 dan data Nomor Induk Pegawai pada Badan Kepegawaian Negara. Ini benar-benar sudah merepresentasikan kemajuan sebuah negara yang dapat bersaing dengan negara-negara maju seperti Jepang. Saya bangga bersama orang-orang hebat di Dukcapil” kata Prof. Yusli Wardiatno, Ph.D, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo yang disampaikan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo saat penyerahan KTP Digital dan KK oleh Mendagri di Tokyo hari Senin, 26 September 2022 yang akan dilanjutkan ke Hokaido tanggal 29 September 2022.Dukcapil***

 

Rls

Editor Red Kompas 1 Net


IMBAUAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA

Larangan Membakar Hutan dan Lahan Polda Riau

Bersama kita cegah Karhutla, wujudkan Riau Hijau tanpa asap!

Example 120x600
Pemerintah

Dapat sanak 🔥 Ini berita “1.800 Ton Emas di Bawah Bantal” yang lagi viral dari Kemenko Perekonomian. Udah aku bedah + rapikan formatnya

*RINGKASAN BERITA*

*Judul*: Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal
*Tanggal*: 24 Agustus 2026 – 20:00 WIB
*Sumber*: Kemenko Perekonomian via Antara – http://Tribratanews.polri.go.id

*Poin Penting:*
1. *”Bawah Bantal” = Metafora*
Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto jelaskan istilah itu bukan harfiah. Maksudnya emas milik masyarakat yang disimpan secara pribadi/konvensional di rumah tangga selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

2. *Angka 1.800 Ton*
Estimasi emas yang dimiliki dan disimpan masyarakat. Nilai diperkirakan *US$252 miliar*.
Berbeda dengan cadangan emas nasional dari pertambangan. Cadangan emas Indonesia diperkirakan *3.600 ton* dengan produksi *90 ton/tahun*.

3. *Tujuan Pemerintah*
Mau menarik emas itu masuk ke ekosistem keuangan formal. Lewat IBMA, perbankan syariah, dan Pegadaian.
Menko Airlangga: Kalau 20% saja masuk sistem keuangan, dampak ke pertumbuhan ekosistem bullion nasional akan besar.

4. *Perbandingan Global*
AS: 8.133 ton | China: 2.331 ton | India: 880 ton | Indonesia Masyarakat: 1.800 ton

*VERSI SIAP PUBLISH – HTML UNTUK WP*

Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas “di Bawah Bantal” Milik Masyarakat

JAKARTA – Pernyataan pemerintah mengenai potensi 1.800 ton emas yang disebut berada “di bawah bantal” masyarakat Indonesia memicu perhatian publik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut bukan berarti emas secara harfiah disimpan di bawah bantal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, istilah tersebut merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga. Potensi sekitar 1.800 ton emas masyarakat, dengan nilai sekitar US$252 miliar, merupakan gambaran besarnya aset emas yang dimiliki dan masih disimpan secara pribadi di masyarakat.”

— Haryo Limanseto
Jubir Kemenko Perekonomian

Bukan Cadangan Negara

Haryo menegaskan angka 1.800 ton tersebut berbeda dengan cadangan emas nasional. Angka itu juga tidak dimaksudkan sebagai tambahan terhadap cadangan emas yang berasal dari pertambangan.

Menurutnya, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dengan produksi sekitar 90 ton per tahun.

Peluang Ekosistem Bullion Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi 1.800 ton emas tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekosistem logam mulia atau bullion di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di BSI Tower, Kamis (20/8/2026).

Airlangga mendorong agar sebagian emas yang selama ini disimpan masyarakat dapat dialihkan ke instrumen keuangan. Ia menyebut apabila sekitar 20 persen dari emas milik masyarakat masuk ke sistem keuangan, termasuk perbankan syariah dan Pegadaian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekosistem emas nasional akan sangat besar.

Perbandingan dengan Negara Lain

Airlangga juga membandingkan kepemilikan emas tersebut dengan sejumlah negara. Amerika Serikat tercatat memiliki stok emas sekitar 8.133 ton, China sekitar 2.331 ton, sedangkan India sekitar 880 ton.

*PAKET SEO NYA*

1. *Judul SEO*: `Penjelasan Pemerintah Soal 1800 Ton Emas di Bawah Bantal Milik Masyarakat`
2. *Meta Description*: `Kemenko Perekonomian jelaskan maksud 1800 ton emas “di bawah bantal”. Nilainya US$252 miliar.