Example floating
Example floating
Parlemen

Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat Pimpin Paripurna Penutupan Masa Sidang I dan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

12
×

Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat Pimpin Paripurna Penutupan Masa Sidang I dan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
Foto: Ketua DPRD Sabtu P. Sinurat memimpin Rapat Paripurna DPRD Inhu

Inhu, Kompas 1 net– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Sabtu Pradansyah Sinurat, memimpin Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penutupan Masa Sidang I Tahun 2026, Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2026, dan Pengesahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Inhu, Pematang Reba, Selasa (29/7/2026).

Dalam sambutannya, Sabtu P. Sinurat menyampaikan bahwa masa sidang merupakan agenda konstitusional DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Dengan ditutupnya Masa Sidang I, kami mengapresiasi seluruh anggota DPRD, Pemerintah Daerah, dan stakeholder yang telah bekerja sama dengan baik. Kini kita memasuki Masa Sidang II Tahun 2026 dengan semangat dan agenda kerja baru untuk masyarakat Inhu,” ujar Sabtu.

Ia menekankan, pada masa sidang II nanti DPRD Inhu akan fokus pada pembahasan program prioritas, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Agenda utama paripurna kali ini adalah pengesahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.

Pengesahan ini merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemkab Inhu kepada masyarakat.

Setelah melalui pembahasan di tingkat komisi, badan anggaran, dan rapat kerja bersama eksekutif, akhirnya Ranperda tersebut disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna.

“Pengesahan Ranperda ini adalah bentuk komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ketua DPRD Inhu.

Dengan disahkannya Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Inhu berharap tata kelola keuangan daerah semakin baik. Hal ini juga menjadi dasar evaluasi untuk penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat paripurna berjalan khidmat, tertib, dan lancar. Turut hadir unsur Forkopimda Inhu, Sekda Inhu, Kepala OPD, serta anggota DPRD Inhu.

Example 120x600