Menkeu Purbaya di Taklimat Media. Caption: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Taklimat Media di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Foto: Kemenkeu
Jakarta, Kompas 1 net– Indonesia meneguhkan paradigma baru pengelolaan keuangan negara menjadikan APBN sebagai alat kedaulatan nasional tanpa bergantung pada IMF.
Hal itu tercermin dari sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak tawaran pinjaman IMF dan Bank Dunia senilai 20-30 miliar dolar AS saat Spring Meeting di Washington DC, 13-17 April 2026.
“Sekarang saya belum butuh pinjaman, karena saya sendiri punya persediaan hampir USD 25 miliar, setara Rp 428,77 triliun,” kata Purbaya dalam Taklimat Media di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Purbaya menegaskan kondisi fiskal nasional aman. Cadangan USD 25 miliar dipegang pemerintah, sementara dana IMF-Bank Dunia USD 25 miliar disiapkan untuk beberapa negara. “Kondisi keuangan kita masih aman,” ujarnya.
Meski menolak pinjaman, Indonesia justru dapat apresiasi IMF sebagai bright spot. ekonomi global. IMF menilai RI mampu jaga stabilitas lewat kebijakan kredibel di tengah gejolak geopolitik dan perlambatan dagang.
Pemerintah telah menyesuaikan arah fiskal sejak akhir 2025. Langkah itu dinilai memperkuat daya tahan ekonomi, termasuk saat harga minyak dunia melonjak. Purbaya optimistis ekonomi 2026 tumbuh 5,4-6 persen.
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengapresiasi keberanian Menkeu menolak IMF. Menurutnya, sikap itu menjaga kedaulatan ekonomi dan sejalan Pasal 33 UUD 1945.
“Apa yang dilakukan Menkeu Purbaya tentunya searah dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mana Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara sungguh-sungguh,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Anwar menilai tidak semua kepentingan asing sejalan dengan tujuan RI jadi negara berdaulat ekonomi. “Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah benar untuk berani menolak IMF. Keberanian seperti ini tidak dimiliki oleh semua orang,” ujarnya.
Paradigma baru menempatkan keuangan negara bukan sekadar angka, tapi instrumen manfaat langsung: infrastruktur wilayah terpencil, SDM, ketahanan pangan, hingga UMKM.
Bagi petani, kedaulatan fiskal berarti dukungan produktivitas dan akses pasar. Bagi nelayan, sarana pendukung ekonomi. Bagi anak muda, investasi pendidikan dan lapangan kerja.
Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, namun tidak pasif. Negara hadir menjaga daya beli, dukung sektor produktif, dan pastikan pembangunan jalan. Efisiensi, transparansi, akuntabilitas jadi kunci agar setiap rupiah APBN bernilai tambah untuk rakyat.
Sumber: Penulis Ismadi Amrin, Redaktur Kristantyo Wisnubroto, 15 Juni 2026
