Example floating
Example floating
Parlemen

Reses di Tengah Banjir, M. Hasby Assodiqi Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Riau

137
×

Reses di Tengah Banjir, M. Hasby Assodiqi Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Riau

Sebarkan artikel ini

Rohul, Kompas1net — Ada pemandangan yang tak biasa dalam agenda reses Anggota DPRD Riau, M. Hasby Assodiqi, S.Sos. Di tengah genangan banjir yang merendam Desa Muara Dilam, masyarakat tetap berbondong-bondong datang. Sebagian bahkan rela duduk dengan kaki terendam air—sebuah gambaran nyata betapa besar harapan yang mereka titipkan kepada wakil rakyatnya.

Reses yang digelar pada 8–15 Februari 2026 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 88 ayat (3), yang mewajibkan setiap anggota DPRD menyampaikan agenda reses sebagai ruang mendengar langsung suara masyarakat. Namun lebih dari sekadar kewajiban formal, kegiatan ini menjelma menjadi pertemuan penuh makna antara harapan dan tanggung jawab.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, satu pesan mengemuka: masyarakat ingin bangkit secara ekonomi. Penguatan sektor UMKM dinilai sebagai jalan strategis agar warga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Di saat yang sama, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi sorotan—akses penghubung antar desa hingga jalur menuju kecamatan dan kabupaten dianggap mendesak untuk diperbaiki demi memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial.

Dari Desa Pagaran Tapah, suara perjuangan juga bergema. Warga meminta M. Hasby mengawal tuntutan hak 20 persen dari PTPN Kebun Sei Rokan, sebuah harapan agar keberadaan perkebunan turut menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Melihat langsung keteguhan warga yang tetap hadir meski diterpa banjir, M. Hasby mengaku tersentuh. Baginya, itu bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan pesan kuat bahwa rakyat ingin didengar dan diperjuangkan.

“Ketika masyarakat tetap datang di tengah banjir, itu adalah panggilan moral bagi saya. Aspirasi ini bukan hanya untuk dicatat, tetapi untuk diperjuangkan. Saya berkomitmen mengawal setiap usulan sesuai regulasi dan memastikan pemerintah hadir menjawab kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, reses bukan hanya agenda seremonial, melainkan jembatan nurani antara rakyat dan pemimpinnya. Karena dari pertemuan-pertemuan sederhana itulah arah pembangunan seharusnya ditentukan—berangkat dari realitas, bukan sekadar wacana.

Kisah dari Muara Dilam hingga Pagaran Tapah menjadi pengingat bahwa demokrasi hidup dalam keberanian masyarakat menyuarakan kebutuhan mereka. Kini, harapan itu berada di pundak para pengambil kebijakan.

Melalui reses ini, M. Hasby Assodiqi menegaskan satu hal: perjuangan politik sejatinya adalah menghadirkan negara lebih dekat dengan rakyat—terutama bagi mereka yang tetap berdiri tegar, bahkan saat air menggenang di kaki mereka.

Cuplikan kegiatan reses/ Video 

Editor.   :  Redaksi

Example 120x600
Parlemen

Jakarta Anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Muhammad Khozin nilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepas isu agraria khususnya menyangkut wilayah adat tanah ulayat serta masyarakat adat berada kawasan kehutanan menurutnya aspek kultur kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat persoalan penguasaan pengelolaan tanah mayoritas persoalan dihadapi masyarakat adat memiliki korelasi persoalan agraria masalah kewilayahan ada dua yaitu masalah kultur kebudayaan memang tidak bisa dilepas berbicara urusan agraria sangat berkorelasi mayoritas isu masyarakat adat ini dengan agraria ujar Khozin saat Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Baleg DPR RI Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Gedung DPR RI Jakarta Rabu 7/10/2026 Foto Runi sai Khozin jelaskan persoalan berkaitan sejarah pertanahan Indonesia termasuk keberadaan hak kepemilikan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Tahun 1960 dalamnya termasuk hak tanah ulayat adat keberadaan masyarakat berada kawasan kehutanan persoalan telah berlangsung puluhan tahun akibat perbedaan pengaturan kewenangan antarinstansi kondisi akhirnya membuat masyarakat pihak paling terdampak konflik agraria kita sudah berpuluh tahun terbelenggu dengan ribut antarinstansi antarinternal negara yang menjadi korban dirugikan selalu masyarakat katanya Khozin nilai pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria salah satu langkah putus persoalan regulasi dirancang tangani konflik agraria struktural termasuk persoalan terjadi wilayah masyarakat adat DPR sebelumnya telah sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria instrumen selesaikan konflik pertanahan lindungi hak masyarakat adat setidaknya ini sudah satu langkah maju dengan pengaturan reforma agraria tutur legislator Fraksi PKB lebih lanjut Khozin soroti adanya mekanisme pengecualian bagi lokasi daerah mengalami konflik agraria struktural daerah adat telah ditetapkan lokasi prioritas reforma agraria nantinya dapat memperoleh mekanisme penyelesaian khusus sehingga tidak lagi terhambat berbagai ketentuan sektoral selama ini kendala ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria maka tidak tunduk kepada undang-undang yang selama ini membelenggu dalam penyelesaian agraria jelasnya contoh sejumlah regulasi sektoral selama ini bersinggungan penyelesaian konflik agraria antara lain aturan bidang kehutanan BUMN perbendaharaan negara berbagai regulasi sektoral lainnya menurut Khozin pengaturan reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen khusus menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif ini kita istilahkan produk undang-undang lex specialis artinya ketika itu sudah termasuk titik-titik lokasi yang sudah disampaikan nanti akan diproteksi untuk diselesaikan oleh Badan Reforma Agraria ungkapnya Khozin juga nilai pembentukan penguatan kelembagaan menangani reforma agraria menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian konflik agraria berharap langkah segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian konkret berbagai konflik selama ini dialami masyarakat termasuk masyarakat adat political will Presiden isu penyelesaian konflik agraria ini perlu kita apresiasi bersama tidak perlu menunggu jeda satu bulan dua bulan hanya dalam hitungan hari langsung dilakukan pungkas Khozin pdt aha Parlementaria Jakarta DPR RI.`

Parlemen

Heboh SPMB 2026 60.131 kursi PTN kosong 9,58% daya tampung mubazir 17.816 maba mundur tidak daftar ulang diduga UKT mahal Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bongkar di Unhas Makassar 2 Okt 2026 jangan sampai anak bangsa gagal kuliah ekonomi evaluasi total UKT bantuan jalur mandiri matikan PTS kuliah gratis 2027 butuh Rp93,7 T 2,83 juta mahasiswa total 4,4 juta bisa jebol Rp200 T UKT IPI biaya hidup nasib PTNBH Unhas pendapatan PTS megap-megap solusi KIP Kuliah alih PTS BOPT Swasta