Example floating
Example floating
Parlemen

Tiket Penyeberangan Merak-Bakauheni H-2 Ludes, Ini Kata Komisi V DPR RI 

73
×

Tiket Penyeberangan Merak-Bakauheni H-2 Ludes, Ini Kata Komisi V DPR RI 

Sebarkan artikel ini

Anggota Komisi V DPR RI, Hanna Gayatri saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Tangerang, Banten, Jumat (5/4/2024). Foto : Ucha/Andri

Jakarta Kompas 1 Net- Tangerang – Anggota Komisi V DPR RI, Hanna Gayatri mengapresiasi kondisi Pelabuhan Merak, Banten, saat ini yang dinilainya sudah jauh lebih baik. Meski begitu, Hanna masih berharap bahwa pada mudik kali ini tak ada lagi celah untuk calo tiket beraksi.

Sebab, diketahui, tiket feri ekspres dan reguler Pelabuhan Merak-Bakauheni untuk semua golongan kendaraan telah habis dipesan sampai dengan Senin (8/4/2024) atau H-2 Lebaran.

“Harapan saya jangan sampai berdesak-desakan dan yang paling penting jangan sampai ada calo. Diam-diam kan (penjualan tiket secara ilegal) kadang ada saja,” ujar Politisi Fraksi PAN itu saat ditemui Parlementaria di sela rapat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Tangerang, Banten, Jumat (5/4/2024).

“Diam-diam kan (penjualan tiket secara ilegal) kadang ada saja”

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan mudik Lebaran 2024 di Provinsi Banten untuk moda transportasi darat, laut dan udara. Kunjungan diawali dengan menyambangi Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area KM 43 ruas tol Tangerang – Merak. Rest area ini merupakan salah satu zona penyangga yang digunakan untuk menahan laju kendaraan sebelum menuju ke Pelabuhan Merak dan mengurangi kepadatan di sekitar pelabuhan.

Titik pemantauan selanjutnya adalah Mall Sosoro yang langsung terhubung dengan pelabuhan Merak. Di sini, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga menyempatkan melakukan pengecekan langsung pada kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang sedang bersandar.

“Saya tidak menyangka serapi dan sebagus itu, karena saya kalau pulang ke Sumatera itu selalu naik mobil sendiri dan tidak turun sampai nanti turun di Lampung. Tadi saya melihat sampai ke seluruh penjuru, saya lihat WC, kamar-kamar dan sebagainya sangat rapi dan sangat bersih. Rapi sekali. Saya cuma berpikir kalau saya pulang kampung saya mau naik sampai ke atas. Ada tempat jajan, lengkap semuanya,” ujar legislator Dapil Sumatera Selatan II.

Menutup pernyataannya, Hanna berharap kondisi saat ini dapat terus diperbaiki alih-alih kembali seperti kondisi masa lalu. Secara gamblang, ia menyampaikan bahwa ia telah menggunakan penyeberangan Merak-Bakauheni sejak puluhan tahun dengan menggunakan kendaraan pribadi lantaran merupakan penghubung pada tanah kelahirannya.

“Zaman dulu saya lihat bukan main sembrononya, berdesak-desakan. Harapan saya untuk selanjutnya tetap rapi seperti sekarang. Karena pelabuhan ini bagi saya adalah tempat saya menuju tanah kelahiran saya di Palembang,” tutupnya.

Setelah rampung meninjau langsung Pelabuhan Merak dan kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Tim Kunjungan Kerja Komisi V melanjutkan kegiatan dengan pemantauan penanganan mudik Lebaran 2024 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta

Dilansir dari berbagai sumber, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terjadi lonjakan jumlah pergerakan orang pada Lebaran 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini diperkirakan jumlah pemudik (termasuk wisatawan) menembus 193,6 juta orang, meningkat 60 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 123,8 juta. Adapun puncak mudik diperkirakan terjadi tanggal 5 sampai 7 April 2024 dengan puncak arus balik tanggal 14 sampai 15 April 2024 mendatang.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan tiket feri ekspres dan reguler Pelabuhan Merak-Bakauheni untuk semua golongan kendaraan telah habis dipesan sampai dengan Senin (8/4) atau H-2 Lebaran. ASDP menyampaikan sesuai prediksi puncak arus mudik penyeberangan terjadi pada Sabtu (6/4) atau H-4 hingga Minggu (7/4).

Dikutip dari berbagai media, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Shelvy, mengatakan volume kendaraan menuju Pelabuhan Merak terus meningkat sejak Sabtu (6/4) pagi hingga sore hari ini. Dia mengatakan 46 ribu lebih kendaraan telah menyeberang dari Merak ke Bakauheni Lampung.

Tingginya antusiasme para pemudik sehingga tiket feri baik layanan ekspres dan reguler rute Pelabuhan Merak-Bakauheni habis terjual hingga jadwal keberangkatan Senin (8/4).

Tiket yang tersedia hanya untuk pejalan kaki baik layanan ekspres maupun reguler di Pelabuhan Merak. Sementara, tiket bagi pemudik motor juga masih tersedia via Pelabuhan Ciwandan-Banten.

Sosialisasi pembelian tiket online melalui Ferizy dapat dilakukan sejak 60 hari sebelum hari keberangkatan, sehingga dengan melakukan reservasi perjalanan lebih awal maka perjalanan menjadi lebih terjamin, lebih aman, dan tidak perlu mengantre.

“Pastikan beli tiket online secara mandiri hanya di website Ferizy di trip.ferizy.comatau aplikasi Ferizy dan mitra resmi Ferizy. Mohon kerja sama pengguna jasa, jangan membeli tiket ketika baru menuju ke pelabuhan, dan hindari membeli tiket via calo di area pelabuhan,” ujar Shelvy.

Adapun jumlah penumpang feri angkutan Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 5,78 juta penumpang dan 1,37 juta unit kendaraan di 8 lintasan terpantau Nasional yang berada di bawah koordinasi 9 Cabang ASDP.

Pergerakan orang pada Lebaran 2024 diprediksi naik sebesar 15% mengacu dari realisasi Lebaran tahun lalu. Tahun ini akan dioperasikan kembali beberapa pelabuhan perbantuan untuk memecah kepadatan kendaraan, seperti pengoperasian Pelabuhan Ciwandan, BBJ Bojonegara, BBJ Muara Pilu dan Pelabuhan Indah Kiat (darurat) yang mengarah ke Pulau Sumatera. (uc/rdn)

Example 120x600
Parlemen

Jakarta Anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Muhammad Khozin nilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepas isu agraria khususnya menyangkut wilayah adat tanah ulayat serta masyarakat adat berada kawasan kehutanan menurutnya aspek kultur kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat persoalan penguasaan pengelolaan tanah mayoritas persoalan dihadapi masyarakat adat memiliki korelasi persoalan agraria masalah kewilayahan ada dua yaitu masalah kultur kebudayaan memang tidak bisa dilepas berbicara urusan agraria sangat berkorelasi mayoritas isu masyarakat adat ini dengan agraria ujar Khozin saat Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Baleg DPR RI Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Gedung DPR RI Jakarta Rabu 7/10/2026 Foto Runi sai Khozin jelaskan persoalan berkaitan sejarah pertanahan Indonesia termasuk keberadaan hak kepemilikan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Tahun 1960 dalamnya termasuk hak tanah ulayat adat keberadaan masyarakat berada kawasan kehutanan persoalan telah berlangsung puluhan tahun akibat perbedaan pengaturan kewenangan antarinstansi kondisi akhirnya membuat masyarakat pihak paling terdampak konflik agraria kita sudah berpuluh tahun terbelenggu dengan ribut antarinstansi antarinternal negara yang menjadi korban dirugikan selalu masyarakat katanya Khozin nilai pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria salah satu langkah putus persoalan regulasi dirancang tangani konflik agraria struktural termasuk persoalan terjadi wilayah masyarakat adat DPR sebelumnya telah sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria instrumen selesaikan konflik pertanahan lindungi hak masyarakat adat setidaknya ini sudah satu langkah maju dengan pengaturan reforma agraria tutur legislator Fraksi PKB lebih lanjut Khozin soroti adanya mekanisme pengecualian bagi lokasi daerah mengalami konflik agraria struktural daerah adat telah ditetapkan lokasi prioritas reforma agraria nantinya dapat memperoleh mekanisme penyelesaian khusus sehingga tidak lagi terhambat berbagai ketentuan sektoral selama ini kendala ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria maka tidak tunduk kepada undang-undang yang selama ini membelenggu dalam penyelesaian agraria jelasnya contoh sejumlah regulasi sektoral selama ini bersinggungan penyelesaian konflik agraria antara lain aturan bidang kehutanan BUMN perbendaharaan negara berbagai regulasi sektoral lainnya menurut Khozin pengaturan reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen khusus menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif ini kita istilahkan produk undang-undang lex specialis artinya ketika itu sudah termasuk titik-titik lokasi yang sudah disampaikan nanti akan diproteksi untuk diselesaikan oleh Badan Reforma Agraria ungkapnya Khozin juga nilai pembentukan penguatan kelembagaan menangani reforma agraria menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian konflik agraria berharap langkah segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian konkret berbagai konflik selama ini dialami masyarakat termasuk masyarakat adat political will Presiden isu penyelesaian konflik agraria ini perlu kita apresiasi bersama tidak perlu menunggu jeda satu bulan dua bulan hanya dalam hitungan hari langsung dilakukan pungkas Khozin pdt aha Parlementaria Jakarta DPR RI.`

Parlemen

Heboh SPMB 2026 60.131 kursi PTN kosong 9,58% daya tampung mubazir 17.816 maba mundur tidak daftar ulang diduga UKT mahal Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bongkar di Unhas Makassar 2 Okt 2026 jangan sampai anak bangsa gagal kuliah ekonomi evaluasi total UKT bantuan jalur mandiri matikan PTS kuliah gratis 2027 butuh Rp93,7 T 2,83 juta mahasiswa total 4,4 juta bisa jebol Rp200 T UKT IPI biaya hidup nasib PTNBH Unhas pendapatan PTS megap-megap solusi KIP Kuliah alih PTS BOPT Swasta