Pekanbaru, Kompas 1 net- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kembali menorehkan tinta emas. Pemkab Inhu sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau untuk tahun ke-10 berturut-turut. Capaian ini sekaligus mengukuhkan status “Satu Dekade WTP” Inhu.
Predikat bergengsi itu ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, SE, MM, kepada Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., bersama Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat. Penyerahan berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis 18 Juni 2026.
Dalam arahannya, Juska mengapresiasi konsistensi Pemkab Inhu menjaga rapor hijau dari tahun ke tahun. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar cap administratif, melainkan indikator kuat bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan indikator validitas akuntansi daerah. Kami berharap pencapaian sepuluh tahun beruntun ini tidak sekadar menjadi tradisi seremonial, tetapi terus menjadi pemacu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” tegas Juska Meidy.
Bupati Ade Agus Hartanto menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut satu dekade WTP adalah buah dari kerja kolektif seluruh jajaran birokrasi Pemkab Inhu.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2025 yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian satu dekade ini menjadi bukti nyata komitmen kami menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang bertanggung jawab,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pengelolaan anggaran daerah akan terus dijaga sehat dan transparan, sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik demi kemaslahatan masyarakat Inhu.
Keberhasilan ini dinilai menjadi modal penting bagi Pemkab Inhu untuk melanjutkan program pembangunan strategis ke depan. Sinergi dan fungsi pengawasan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif disebut sebagai kunci utama menjaga kebersihan administrasi keuangan daerah.
Turut mendampingi Bupati saat penyerahan LHP, Sekda Inhu Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., Kepala BPKAD Inhu Ria Herlina, SE., M.Ak., MH., serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Indragiri Hulu.
