Example floating
Example floating
Parlemen

Inilah 3 Nama Unsur Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 yang Siap Bekerja untuk Kemaslahatan Rakyat Indonesia

71
×

Inilah 3 Nama Unsur Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 yang Siap Bekerja untuk Kemaslahatan Rakyat Indonesia

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Kompas 1 net – Para pimpinan DPR yang telah resmi dilantik dan Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namun demikian, terdapat tiga nama baru yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, yakni Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB, dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem.

Dalam konferensi pers usai pelantikan, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan pihaknya akan selalu mendukung program kerja pimpinan DPR selama lima tahun kedepan demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

”Tentunya saya pribadi dan Partai Golkar, Partai Golkar mendukung seluruh kegiatan dari para pimpinan yang mendukung untuk mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Adies saat Konferensi Pers di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Adies pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh awak media yang hadir meliput, serta mengawal jalannya pelantikan dan paripurna DPR RI. ”Kami mengucapkan terima kasih dukungan teman-teman wartawan bahwa hari ini seluruh rangkaian acara DPR sampai dengan dilantiknya para pimpinan, ketua dan wakil ketua berjalan dengan baik,” katanya.

Legislator Dapil Jawa Timur I ini pun memuji kinerja Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Pimpinan DPR 2019-2024. ”Di bawah kepemimpinan Bu Puan dan Pak Dasco yang kita lihat lima tahun lalu banyak kepentingan-kepentingan masyarakat yang telah tersampaikan dan tersalurkan,” sambungnya.

Senada dengan Adies, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB mengatakan saat ini dirinya sedang ’ospek’ menjadi pimpinan di DPR dan perlu banyak belajar dari pimpinan sebelumnya.

Jadi, meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting dan saya tentu sebagai wakil ketua yang baru, untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini (Saan Mustopa)

”Sebagai junior yang pasti saya punya kaidah bagaimana menjaga apa prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin yang sudah cukup luar biasa baik kita akan pertahankan dan ikut men-support dan ikut juga berkontribusi, nanti bagaimana berkolaborasi mencari apa yang lebih baik. Saya siap mengikuti apa yang menjadi yang sekarang sudah solid lebih tingkatkan lebih solid lagi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem mengatakan pihaknya akan berusaha meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR serta menjaga kinerja DPR untuk meningkat pada lima tahun kedepan.

”Dengan semangat kebersamaan seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Bu Ketua, tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi, meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting dan saya tentu sebagai wakil ketua yang baru, untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini,” pungkasnya. (we/rdn)

Sumber DPR RI.go.id.

Example 120x600
Parlemen

Jakarta Anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Muhammad Khozin nilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepas isu agraria khususnya menyangkut wilayah adat tanah ulayat serta masyarakat adat berada kawasan kehutanan menurutnya aspek kultur kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat persoalan penguasaan pengelolaan tanah mayoritas persoalan dihadapi masyarakat adat memiliki korelasi persoalan agraria masalah kewilayahan ada dua yaitu masalah kultur kebudayaan memang tidak bisa dilepas berbicara urusan agraria sangat berkorelasi mayoritas isu masyarakat adat ini dengan agraria ujar Khozin saat Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Baleg DPR RI Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Gedung DPR RI Jakarta Rabu 7/10/2026 Foto Runi sai Khozin jelaskan persoalan berkaitan sejarah pertanahan Indonesia termasuk keberadaan hak kepemilikan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Tahun 1960 dalamnya termasuk hak tanah ulayat adat keberadaan masyarakat berada kawasan kehutanan persoalan telah berlangsung puluhan tahun akibat perbedaan pengaturan kewenangan antarinstansi kondisi akhirnya membuat masyarakat pihak paling terdampak konflik agraria kita sudah berpuluh tahun terbelenggu dengan ribut antarinstansi antarinternal negara yang menjadi korban dirugikan selalu masyarakat katanya Khozin nilai pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria salah satu langkah putus persoalan regulasi dirancang tangani konflik agraria struktural termasuk persoalan terjadi wilayah masyarakat adat DPR sebelumnya telah sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria instrumen selesaikan konflik pertanahan lindungi hak masyarakat adat setidaknya ini sudah satu langkah maju dengan pengaturan reforma agraria tutur legislator Fraksi PKB lebih lanjut Khozin soroti adanya mekanisme pengecualian bagi lokasi daerah mengalami konflik agraria struktural daerah adat telah ditetapkan lokasi prioritas reforma agraria nantinya dapat memperoleh mekanisme penyelesaian khusus sehingga tidak lagi terhambat berbagai ketentuan sektoral selama ini kendala ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria maka tidak tunduk kepada undang-undang yang selama ini membelenggu dalam penyelesaian agraria jelasnya contoh sejumlah regulasi sektoral selama ini bersinggungan penyelesaian konflik agraria antara lain aturan bidang kehutanan BUMN perbendaharaan negara berbagai regulasi sektoral lainnya menurut Khozin pengaturan reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen khusus menyelesaikan konflik secara lebih komprehensif ini kita istilahkan produk undang-undang lex specialis artinya ketika itu sudah termasuk titik-titik lokasi yang sudah disampaikan nanti akan diproteksi untuk diselesaikan oleh Badan Reforma Agraria ungkapnya Khozin juga nilai pembentukan penguatan kelembagaan menangani reforma agraria menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian konflik agraria berharap langkah segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian konkret berbagai konflik selama ini dialami masyarakat termasuk masyarakat adat political will Presiden isu penyelesaian konflik agraria ini perlu kita apresiasi bersama tidak perlu menunggu jeda satu bulan dua bulan hanya dalam hitungan hari langsung dilakukan pungkas Khozin pdt aha Parlementaria Jakarta DPR RI.`

Parlemen

Heboh SPMB 2026 60.131 kursi PTN kosong 9,58% daya tampung mubazir 17.816 maba mundur tidak daftar ulang diduga UKT mahal Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bongkar di Unhas Makassar 2 Okt 2026 jangan sampai anak bangsa gagal kuliah ekonomi evaluasi total UKT bantuan jalur mandiri matikan PTS kuliah gratis 2027 butuh Rp93,7 T 2,83 juta mahasiswa total 4,4 juta bisa jebol Rp200 T UKT IPI biaya hidup nasib PTNBH Unhas pendapatan PTS megap-megap solusi KIP Kuliah alih PTS BOPT Swasta