Kompas 1 Net – Eksistensi dan keberadaan Lembaga Adat Melayu, selama ini terkesan diperlukan hanya untuk dukungan seremonial semata, ketika ada agenda dan momentum tertentu mengatas namakan masyarakat. Namun, saat agenda tersebut sudah tercapai, Lembaga Adat “dicuekin” alias tidak lagi mendapat apresiasi yang sepantasnya untuk menjalankan operasional program kerjanya, bahkan tak jarang dibiarkan mati suri”.
Pernyataan itu meluncur dari mulut seorang tokoh muda Saat Musyawarah Daerah (Musda) V Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rokan Hulu (Rohul) belum lama ini, laki laki muda bertubuh sedang itu terlihat sedang berbicara serius dihadapan tokoh adat dari Lima Luhak dan kecamatan di Rohul yang menjadi utusan pada Musda tersebut.
Sebagai salah seorang Pimpinan sidang Sementara dan penuh yang terpilih setelah kepengurusan LAMR Rohul sebelumnya berstatus demisioner, Dia bertanggung jawab memandu jalannya Musda agar berjalan sesuai aturan AD/ART dan tidak deadlock. Ya, tokoh muda itu tidak lain adalah Heri Ismanto S.THi bin Rosihan atau akrab disapa Laksamana Hery, Anak jati melayu Luhak Kunto Darussalam.
“Diakui atau tidak, selama ini Lembaga Adat Melayu dan para ninik mamak tokoh adat di daerah ini, terkesan hanya dijadikan seperti stempel semata, dibutuhkan ketika ada agenda agenda tertentu saja, dalam kondisi normal atau disaat agenda itu sudah tercapai, tokoh adat dan lembaga adat sepertinya dicuekin,” tandas Heri Laksamana yang juga pengurus inti Hulubalang LAMR Rohul itu.
Sebagai Ketua Aliansi Masayarakat Adat (AMA) Riau, Heri dikenal kritis memprotes ketidak adilan yang terjadi di tengah masyarakat daerah ini, baik terhadap kesewenangan kekuasaan, maupun terhadap arogansi para kapitalis perusahaan perusahaan besar yang bercokol di daerah ini tanpa memberikan dampak langsung terhadap perubahan nasib dan perbaikan ekonomi masyarakat tempatan.
Selaku anak tertua dari empat bersaudara, Heri yang dilahirkan di Kota Lama Kunto Darussalam tahun 1981 lalu, merupakan Putra pasangan bapak alm Rosihan dan Ibu Rohani itu, disebut juga mewarisi darah keberanian kebangsawanan, karena Kakeknya yang bersuku Chaniago adalah Panglimo Raja Kunto.Sehingga tidaklah mengherankan jika Heri sering berada di posisi terdepan dalam membela eksistensi adat dan Negeri nya.
Sikap kritis Heri sudah terasah saat menjadi mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas Islama Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau yang diselesaikannya tahun 2006 lalu, setelah sebelumnya sempat menimba ilmu di Pesantren Miftahul Jawani Bandung. Di sela sela kuliah dalam kegiatan ekstra kampus, Heri yang sempat dipercaya mejadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru 2004 itu, bersama teman teman aktivisnya sering berdiskusi dan berdemo memperjuangkan hak hak masyarakat, terutama hak masyarakat adat, seperti kepentingan tanah ulayat.
Selepas itu pada 2009 – 2011, Heri juga sempat masuk bursa pemimpin muda Nasional menjadi Pengurus PB HMI Pusat Komisi Lingkungan Hidup, Kegiatan-kegiatan politik kampus dan ekstra kampus seperti ini pula yang membuat Heri tak hanya larut dalam mobilisasi massa dan demonstrasi, melainkan juga memiliki pemahaman ilmiah yang komprehensif terhadap suatu persoalan sosial politik dan ekonomi. Dia juga eksis bukan hanya fokus pada praktik kritik dan protes tanpa isi, melainkan juga mampu menjelaskan sebuah persoalan akar rumput merujuk teori yang relevan.
“Sudah saatnya masyarakat tempatan menikmati hasil dari sumber daya alamnya yang berpuluh-puluh tahun dieksploitasi oleh kapitalis yang hanya menyisakan amat sedikit dampak langsung kepada masyarakat tempatan. Sebab, itu jauh-jauh hari kami memberikan warning kepada Pemkab Rohul untuk tidak merekomendasi perpanjangan HGU perusahaan tersebut,” tegas Heri yang juga Sekjen pertama organisasi Rumpun Pelajar Pemuda Melayu (RPPM) Rohul serta sempat tunak dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau dan gerakan Riau Merdeka dibawah mentornya tokoh adat Riau alm. AL Azhar itu.
Suatu hal yang diinginkan Heri dari apa yang diperjuangkannnya bersama rekan aktivisnya adalah, agar masyarakat yang mendiami setiap lekuk dan pelosok wilayah ini menjadi tuan rumah di Negerinya sendiri dengan mempertegas jati diri ke Melayuan dalam keberagaman heterogenitas yang ada serta saling beradaftasi dan berdikari.
“Untuk perjuangan yang tak pernah lelah itu, Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dokumen dibutuhkan, termasuk menyiapkan langkah-langkah strategis maupun class action sekali pun, mulai dari tataran lokal maupun ke tingkat nasional, masyarakat adat juga telah menyerahkan petisi ribuan tanda tangan dan KTP sebagai bentuk penolakan terhadap arogansi perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah ini yang menguasai tanah ulayat adat serta mengabaikan hak warga tempatan,” tegas Heri yang mempersunting gadis Pasir Pengaraian bernama Menty.
Dilanjutkan Heri yang juga tercatat sebagai Wakil Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) itu, Dia juga terus menerus mendorong organ lembaga kekuasaan seperti Dinas terkait di Pemkab Rohul dan DPRD Rohul, untuk berdiri pada aturan yang ada serta tetap memihak kepada kepentingan masyarakat
“Kita selama ini sudah cukup memberikan bukti bukti untuk menjadi dasar pertimbangan bagi organ kekuasaan untuk lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, seperti menolak permohonan perpanjangan izin HGU beberapa perusahaan yang sudah habis. Jika gelombang aspirasi masyarakat diabaikan oleh Pemerintah daerah, apalagi jika tak ada solusi yang menguntungkan masyarakat atas operasional perusahaan itu, dipastikan masyarakat akan bergejolak dan dampaknya kepada perusahaan yang ada,” tegas Heri ayah dari dua putri berumur 5 tahun dan 7 tahun itu.
(Penulis Rizal Putra Thamrin)
