Rohil, Kompas 1 net – Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir (Rohil) Dodi Saputra SH, mengapresiasi aspirasi masyarakat Panipahan Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan aksi protes peredaran narkoba, Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hilir ini angkat bicara terkait terjadinya kericuhan kemarin, berharap tidak terulang lagi.
“Saya mengharapkan kejadian ini tidak pernah terulang kembali di negeri seribu kubah yang kita cintai, Kita semua yakin, daerah lain akan melakukan hal yang sama, apa bila ada pembiaran oleh oknum penegak hukum atas peredaran narkoba di daerah Rohil.kata Dodi saat temui di ruang kerjanya, Minggu (12/4/26).
Lanjutnya, “Saya sangat memahami dan merasakan kemarahan serta keresahan masyarakat Panipahan atas maraknya peredaran narkoba yang seolah dibiarkan terus menerus tanpa penanganan yang tegas.
Peristiwa gerakan massa yang terjadi bukanlah tanpa sebab, melainkan akumulasi dari kekecewaan panjang masyarakat Panipahan terhadap lemahnya penegakan hukum di wilayah yang kita cintai ini. Kita menginginkan terciptanya wilayah yang aman, tertib dan terbebas dari hal-hal negatif.
Kita menginginkan anak-anak kita kelak bisa menjadi orang yang besar dan menorehkan banyak prestasi, namun narkoba adalah pengaruh buruk yang dapat merusak cita-cita kita semua,” ungkap Dodi yang duduk di komisi IV DPRD Riau.
“Saya meminta, negara tidak boleh kalah oleh bandar narkoba yang sangat merusak moral bangsa. Saya meminta, Aparat penegak hukum harus hadir secara nyata, cepat, dan tegas dalam memberantas jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada kesan pembiaran, apalagi dugaan permainan di balik penegakan hukum.
Saya berdiri bersama masyarakat Panipahan dalam menolak segala bentuk peredaran narkoba yang merusak generasi. Ini adalah ancaman serius bagi masa depan daerah kita. Karena itu:
1. Saya mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas, transparan, dan profesional.
2. Lakukan penangkapan pada oknum tersebut dan proses hukum secara terbuka agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
3. Bongkar jaringan, jangan hanya menyentuh pelaku lapangan.
4. Hukum jangan tumpul keatas dan tajam kebawah, jangan sampai ada masyarakat yang tersakiti, karena pada dasarnya, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
Kemarahan rakyat adalah peringatan keras bagi negara, dan itu harus dijawab dengan kerja nyata, bukan janji. Jika hukum ditegakkan dengan benar, maka keadilan akan dirasakan tanpa harus ada aksi massa. Negara harus hadir bukan hanya terlihat, tetapi benar-benar bekerja,” pungkasnya.
Rls
