Example floating
Example floating
Nasional

Saat Presiden Dayung Perahu Naga Bersama para Menteri

64
×

Saat Presiden Dayung Perahu Naga Bersama para Menteri

Sebarkan artikel ini

KOMPAS 1NET | NASIONAL – Ada yang berbeda dalam peresmian Bendungan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 28 Desember 2021. Biasanya, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan dari panggung utama, tapi kali ini, setibanya di kawasan bendungan, Presiden bersama rombongan langsung menuju dermaga terapung untuk menaiki perahu naga.

Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersiap menjadi pendayung perahu naga. Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi penabuh gendang yang bertugas mengatur irama pergerakan perahu dan memberi semangat kepada para pendayung.

Setelah berputar selama 15 menit, perahu naga yang ditumpangi Presiden menepi menuju dermaga terapung. Dari perahu naga tersebut, Presiden meresmikan Bendungan Ladongi.

Sebelum menandatangani prasasti peresmian Bendungan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dan Kolam Retensi Boulevard Sungai Wanggu, Kota Kendari, Presiden menjelaskan alasan mengapa dirinya menggunakan perahu naga. Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Ladongi memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata, khususnya wisata air.

“Tadi saya mencoba memakai perahu, mendayung, karena memang arahnya waduk ini juga bisa dipakai sebagai tempat wisata sehingga ini menjadi tanggung jawab kabupaten maupun provinsi untuk nanti pengembangan selanjutnya,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah takut menggunakan perahu naga, Presiden menjawab tidak.

“Nggak lah, hanya yang ngedrum kurang keras. Jadi yang dayung kurang semangat. Ngedrumnya ya dung.. dung.. dung.. kalau dudududududu.. yang dayung semangat,” tandas Presiden diiringi gelak tawa para menteri.

Kolaka Timur, 28 Desember 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Example 120x600
Nasional

Jakarta Siaran Pers 2 Oktober 2026 Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi koordinasi Polri usut kasus dugaan jual beli data ilegal ramai Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pastikan Komdigi koordinasi BSSN tugas fungsi keamanan siber penjelasan BSSN kebocoran data ramai data lama diramaikan kembali tetap tindak lanjut pengusutan penindakan koordinasi Kepolisian situs ditemukan jual beli data pribadi ditindaklanjuti kewenangan pemblokiran akses situs langgar ketentuan penyebaran perdagangan data pribadi berbagai platform saluran digital penelusuran identifikasi sumber penyebaran sarana pihak terlibat kewenangan lembaga masyarakat tidak turut sebar data pribadi orang lain data beredar ruang digital tetap data pribadi tidak otomatis informasi bebas sebarluaskan hukuman berat penyebaran tanpa dasar sah UU Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi ancaman keamanan data tantangan lintas negara berkembang data terekspos muncul kembali saluran metode penanganan kerja bersama pemerintah aparat penegak hukum penyelenggara platform digital masyarakat ancaman tidak mengenal jabatan status sosial sasaran bocor penyalahgunaan perlindungan penanganan tanggung jawab bersama pemerintah pengelola sistem platform digital pihak akses data.`

Nasional

Jakarta perang melawan judol jauh dari usai Komdigi tangani 4,1 juta konten perjudian ruang digital ungkap Menkomdigi Meutya Hafid Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 talkshow Cerdas Berteknologi Garuda Spark Innovation Hub Jakarta Pusat Kamis 1/10/2026 bukan capaian progress report seharusnya angka di atas itu 3,6 juta situs alamat IP langsung putus akses bandar judol main kucing-kucingan satu situs diblokir muncul lagi situs baru akun baru menyusup kolom komentar platform digital ketika intervensi putus akses muncul lagi lakukan lagi muncul lagi harus berjibaku bersama turunkan angka ternyata kejahatan transnasional bukan pelanggaran digital biasa sebagian besar IP Dirjen Pengawasan Ruang Digital luar negeri sasaran warga Indonesia Alexander Sabar IP bukan dalam negeri luar negeri akses manusia WNI pemblokiran tidak cukup penegakan hukum efek jera bandar tidak cuma Komdigi penegak hukum efek jerat kalau tidak dijerat situs dibuat lagi industri digital jangan kecolongan distribusi judol ajak ojol UMKM mahasiswa komunitas mata tambahan lapor Aduan Konten satu orang satu situs angka besar dampak siapa saja usia status sosial diri kita keluarga anak orang tua Terhubung Tumbuh Terjaga.`