Example floating
Example floating
Nasional

Menkeu Suahasil Dorong BPDLH Jadi Pengelola Dana Lingkungan Kredibel

8
×

Menkeu Suahasil Dorong BPDLH Jadi Pengelola Dana Lingkungan Kredibel

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, KOMPAS1.NET – Menteri Keuangan Suahasil Nazara tegaskan pentingnya peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai institusi kredibel yang hubungkan sumber pembiayaan terutama dari mitra internasional dengan kebutuhan nyata perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Hal disampaikan Menkeu dalam HUT ke-7 BPDLH Jumat (9/10/2026).

“Saya sekali lagi ingin menggarisbawahi menjadi lembaga yang dipercaya yang kredibel untuk menghubungkan sumber pembiayaan terutama dari dunia internasional dengan kebutuhan nyata perlindungan lingkungan hidup yang dikerjakan seluruh kementerian dan lembaga,” tegas Menkeu.

Sejak berdiri BPDLH kelola dana mencapai USD1,3 miliar bersumber dari donor dan APBN. Pendanaan dukung berbagai program perlindungan lingkungan hidup mulai rehabilitasi ekosistem mangrove pengelolaan karbon hingga pendanaan risiko bencana. Capaian cerminkan peran strategis BPDLH konsolidasi sumber pendanaan dukung agenda lingkungan hidup Indonesia.

Ke depan Menkeu minta BPDLH perkuat keterkaitan pendanaan dari mitra pembangunan internasional dan program pemerintah yang didukung APBN. Sinergi perlu ditunjukkan konkret termasuk keterkaitan pendanaan BPDLH agenda pemerintah dan penganggaran perubahan iklim. Dengan demikian Indonesia dapat bangun narasi lebih kuat kepada mitra internasional mengenai arah kebijakan komitmen dan kontribusi anggaran nasional.

“Donor adalah satu hal tetapi kemudian memberi tahu kepada mitra internasional kita bahwa Indonesia juga punya satu set agenda dan agenda ini dibiayai oleh budget dan kalau mitra pembangunan internasional kita akan masuk itu menjadi komplemen dari budget tersebut itu akan menjadi narasi yang menciptakan kredibilitas kita ke depan,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu dorong BPDLH perkuat pengelolaan Pooling Fund Bencana (PFB). Instrumen diharapkan berkembang menjadi mekanisme pendanaan jangka panjang yang mampu perkuat kapasitas Indonesia hadapi risiko bencana bukan sekadar biayai kebutuhan jangka pendek.

“Saya mau minta untuk BPDLH yang saat ini mendapatkan kepercayaan mengelola Pooling Fund Bencana jadilah pengelola dana abadi Pooling Fund Bencana kita dengan baik,” ungkapnya.

Menkeu harap momentum tujuh tahun BPDLH jadi penguat kolaborasi tata kelola dan inovasi pembiayaan lingkungan hidup. Dengan kredibilitas semakin kuat BPDLH diharapkan perluas dampak pendanaan sekaligus dukung pembangunan ekonomi yang berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan.

“Terus menjadi institusi yang dipercaya kredibel berdampak dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sumber : Kemenkeu

Example 120x600
Nasional

Jakarta Siaran Pers 2 Oktober 2026 Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi koordinasi Polri usut kasus dugaan jual beli data ilegal ramai Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pastikan Komdigi koordinasi BSSN tugas fungsi keamanan siber penjelasan BSSN kebocoran data ramai data lama diramaikan kembali tetap tindak lanjut pengusutan penindakan koordinasi Kepolisian situs ditemukan jual beli data pribadi ditindaklanjuti kewenangan pemblokiran akses situs langgar ketentuan penyebaran perdagangan data pribadi berbagai platform saluran digital penelusuran identifikasi sumber penyebaran sarana pihak terlibat kewenangan lembaga masyarakat tidak turut sebar data pribadi orang lain data beredar ruang digital tetap data pribadi tidak otomatis informasi bebas sebarluaskan hukuman berat penyebaran tanpa dasar sah UU Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi ancaman keamanan data tantangan lintas negara berkembang data terekspos muncul kembali saluran metode penanganan kerja bersama pemerintah aparat penegak hukum penyelenggara platform digital masyarakat ancaman tidak mengenal jabatan status sosial sasaran bocor penyalahgunaan perlindungan penanganan tanggung jawab bersama pemerintah pengelola sistem platform digital pihak akses data.`

Nasional

Jakarta perang melawan judol jauh dari usai Komdigi tangani 4,1 juta konten perjudian ruang digital ungkap Menkomdigi Meutya Hafid Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 talkshow Cerdas Berteknologi Garuda Spark Innovation Hub Jakarta Pusat Kamis 1/10/2026 bukan capaian progress report seharusnya angka di atas itu 3,6 juta situs alamat IP langsung putus akses bandar judol main kucing-kucingan satu situs diblokir muncul lagi situs baru akun baru menyusup kolom komentar platform digital ketika intervensi putus akses muncul lagi lakukan lagi muncul lagi harus berjibaku bersama turunkan angka ternyata kejahatan transnasional bukan pelanggaran digital biasa sebagian besar IP Dirjen Pengawasan Ruang Digital luar negeri sasaran warga Indonesia Alexander Sabar IP bukan dalam negeri luar negeri akses manusia WNI pemblokiran tidak cukup penegakan hukum efek jera bandar tidak cuma Komdigi penegak hukum efek jerat kalau tidak dijerat situs dibuat lagi industri digital jangan kecolongan distribusi judol ajak ojol UMKM mahasiswa komunitas mata tambahan lapor Aduan Konten satu orang satu situs angka besar dampak siapa saja usia status sosial diri kita keluarga anak orang tua Terhubung Tumbuh Terjaga.`

Nasional

Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi angkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres RI Istana Negara Jumat 2 Oktober 2026 18:23 WIB usai dilantik anggota siap berikan pertimbangan masukan berkualitas Ketua Wantimpres Pratikno terima kasih kepercayaan komposisi keberagaman latar belakang pengalaman tokoh nasional berbagai bidang agama profesi satu beneficiary Bapak Presiden Wakil Ketua Hatta Rajasa tugas sukseskan Presiden masukan berkualitas dilarang ungkap nasihat UU anggota Rocky Gerung pesan khusus kedudukan etis bukan teknis oversight committee Budi Tanuwibowo terharu dikabari Seskab Teddy Indra Wijaya Jumat pagi Konghucu Bhinneka Tunggal Ika BPMI Setpres Muchlis Jr.`

Nasional

Siaran Pers http://Kemendikdasmen.go.id 26 Sep 2026 834/sipers/A6/IX/2026 – Mendikdasmen Abdul Mu’ti usai Ratas dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka 23 Sep 2026: Pemerintah perkuat kesejahteraan guru. Dirjen GTK Nunuk Suryani pastikan PPPK Paruh Waktu dialihkan jadi PPPK penuh waktu bertahap tanpa tes mulai 2027, Dana BOS boleh untuk honor guru non-ASN sekolah negeri, seleksi ASN guru non-ASN dibuka 2027, pelatihan kompetensi dibiayai penuh APBN.