JAKARTA, Kompas 1.Net – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendesak Polri membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Desakan itu disampaikan Habib Aboe usai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yang paling disorot Habib Aboe adalah ke mana aliran informasi hasil sadapan itu pergi.
“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” tandas Habib Aboe.
Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung.
Namun, ia mengingatkan pengungkapan jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap.
“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.
Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.
Menutup pernyataannya, Habib Aboe mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.
Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.
Sumber: Parlementaria DPR RI
Penulis : ZURFAMI
