JAKARTA, Kompas 1.Net – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, akan diarahkan pada 12 isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah. Sejumlah isu tersebut mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, persoalan bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ujar Puan dalam pidatonya.
12 Isu Strategis yang Dikawal DPR
Puan menjelaskan, terdapat 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI. Secara rinci, isu tersebut meliputi:
1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;
3. Penanganan kasus perundungan anak;
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;
6. Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;
8. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak;
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah;
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal;
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Sorotan untuk Riau: Bansos, Karhutla, dan Energi
Dari 12 isu tersebut, tiga di antaranya sangat relevan bagi masyarakat Riau, yakni perbaikan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan karhutla, dan penguatan ketahanan energi melalui lifting migas.
Pada sektor perlindungan sosial dan kesehatan, pengawasan akan diarahkan pada perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak, dan kesiapan serta akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sementara itu, di bidang pendidikan dan perekonomian, DPR RI akan memberikan perhatian terhadap pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Puan menegaskan bahwa berbagai isu tersebut menjadi perhatian DPR RI untuk memastikan Pemerintah mengambil langkah penyelesaian yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
Diplomasi Parlemen di IPU Tanzania
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Puan juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan diplomasi parlemen DPR RI pada akhir Masa Persidangan sebelumnya. DPR RI telah menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Arusha, Tanzania.
“Melalui peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional,” ungkap Puan.
Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI memperkuat kontribusi parlemen Indonesia dalam forum internasional sekaligus mendorong kerja sama antarparlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen, DPR RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional serta memastikan berbagai kebijakan yang dijalankan Pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Sumber: DPR RI
Editor : ZURFAMI
