Example floating
Example floating
Banner Infozone
Pemerintah

Indonesia-AS Perluas Kerja Sama Digital, Meutya Hafid: Kedaulatan dan Perlindungan Masyarakat Jadi Prioritas

21
×

Indonesia-AS Perluas Kerja Sama Digital, Meutya Hafid: Kedaulatan dan Perlindungan Masyarakat Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA,Kompas 1 net  — Indonesia membuka ruang lebih luas bagi kerja sama teknologi dengan Amerika Serikat, mulai dari pengembangan kecerdasan artifisial (AI) hingga pelindungan anak di ruang digital. Pemerintah memastikan penerapan teknologi dan kerja sama dengan industri global tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan keterbukaan Indonesia terhadap teknologi global harus berjalan bersama dengan kepastian aturan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

“Teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dan penerapannya harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman”

— Meutya Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital

Fokus Kerja Sama: AI dan Perlindungan Anak

Dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joy Sakurai di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (08/09/2026), Indonesia dan AS membahas sejumlah agenda digital.

1. Tata Kelola AI Berbasis Risiko
Pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola AI berdasarkan tingkat risiko. Meutya menyebut peta jalan AI disusun untuk melengkapi tingkat adopsi AI yang sangat tinggi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

“Kami menghadirkan regulasi berbasis risiko bukan untuk menghambat inovasi, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan publik terhadap teknologi”

Kerangka Responsible AI akan diklasifikasikan mulai dari risiko tidak dapat ditoleransi, risiko tinggi, hingga risiko rendah. Penerapannya disesuaikan dengan karakteristik setiap sektor melalui regulasi sektoral.

2. Perlindungan Anak di Ruang Digital
Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko dan usia, bukan pemblokiran total.

  • Usia 16 tahun ke atas: untuk platform digital berisiko tinggi
  • Usia 13 tahun ke atas: untuk platform dengan risiko lebih rendah

Pemerintah juga mendorong perusahaan teknologi besar mengubah desain produk agar ramah anak, membatasi durasi layar, serta menutup akses obrolan dengan orang asing tanpa persetujuan orang tua.

AS Tawarkan AI Export Center dan Dukungan Ahli

Pihak Amerika Serikat menyambut langkah Indonesia dan menawarkan kerja sama melalui AI Export Center di San Francisco, dukungan tenaga ahli, serta asistensi implementasi AI bagi instansi pemerintah.

Menurut Meutya, kedaulatan digital tidak berarti menutup diri. “Kedaulatan diwujudkan dengan memastikan Indonesia tetap memiliki kendali atas aturan, penerapan teknologi, perlindungan infrastruktur, dan kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama transformasi digital.”

Sumber: Siaran Pers Kementerian Komdigi, 8 September 2026


IMBAUAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA

Larangan Membakar Hutan dan Lahan Polda Riau

Bersama kita cegah Karhutla, wujudkan Riau Hijau tanpa asap!

Example 120x600