Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Foto: Kresno/Alma
JAKARTA, Kompas 1 net — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan fundamental dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya sistem penyediaan makanan. Ia mendorong BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah untuk menekan risiko keracunan.
50.059 Korban Keracunan di 36 Provinsi
Charles menilai tingginya angka kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan persoalan yang terjadi bukan lagi kejadian terisolasi, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan perubahan sistem.
Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis”
— Charles Honoris
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Alasan Keamanan Pangan
Menurutnya, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi risiko kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.
“Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya”
— Charles Honoris
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Charles menambahkan, BGN sendiri telah menetapkan makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Karena itu, menurutnya, pengendalian suhu makanan menjadi penting untuk menekan risiko pertumbuhan bakteri.
Dampak Ekonomi Lokal
Selain aspek keamanan pangan, ia menilai dapur berbasis sekolah berpotensi memberikan dampak lebih besar terhadap ekonomi lokal. Sekolah dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dari pasar, peternak, maupun pemasok yang berada di sekitar wilayah sekolah.
Untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, Charles mengusulkan pemerintah memberikan ganti rugi apabila sistem tersebut nantinya dialihkan.
“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup”
— Charles Honoris
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sumber : Parlementaria
IMBAUAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA
Bersama kita cegah Karhutla, wujudkan Riau Hijau tanpa asap!
