Foto: pidato Presiden di Gedung Nusantara. Credit: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Jakarta, Kompas 1 net – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 14/8/2026.
Presiden mengungkapkan saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan ada 1.074 BUMN termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan banyak yang tidak produktif.
“Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Target kami akhir 2026 jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” tegas Presiden.
Menurut Kepala Negara, ini adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Perampingan BUMN disebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun. Penghematan itu berasal dari biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, hingga perjalanan dinas.
Target penghematan akan ditingkatkan menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ujar Presiden.
Selain efisiensi, kinerja BUMN juga menunjukkan peningkatan signifikan.
Dalam 6 bulan pertama 2026, laba PT TIMAH mencapai Rp2,7 triliun atau 9 kali lipat dibanding tahun lalu. Laba bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%, PT Pupuk Indonesia 252,8%, PT Pertamina 86%, Pegadaian 84,4%, Pelindo 60,4%, dan PTPN 54,4%.
Secara keseluruhan, keuntungan BUMN naik dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau naik 75,3%. Dividen BUMN 2025 mencapai Rp142,3 triliun.
Kontribusi bersih BUMN setelah dikurangi PMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025, dan diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” kata Presiden.
Presiden juga menegaskan tidak akan menoleransi laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan sejumlah BUMN.
Di sisi lain, melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dilakukan groundbreaking sepanjang 2026. Mulai dari pengolahan batu bara jadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, garam industri, hingga smelter alumina yang ditargetkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.
Pemerintah juga akan memperkuat strategi upstreaming, dengan mengakuisisi perusahaan terbaik dunia untuk mendapatkan teknologi,” tuturnya.
