JAKARTA, Kompas 1 net – Komisi IV DPR RI menyetujui kenaikan pagu indikatif anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2027 sebesar Rp15,6 triliun. Angka ini naik dari Rp13 triliun pada tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
“Dukungan Komisi IV DPR RI terlihat dari meningkatnya anggaran KKP dimana pada tahun anggaran 2026 meningkat menjadi Rp13 Triliun, dan pada tahun anggaran 2027 Komisi IV DPR RI menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 Triliun,” kata Titiek.
Titiek menyebut Komisi IV juga mendorong lahirnya sejumlah UU penting seperti UU Perikanan, UU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, UU Kelautan, serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir.
“Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Untuk daerah pesisir, program prioritas diarahkan pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi kapal, hingga penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.
Untuk kawasan tambak, fokus pada revitalisasi tambak di Pantura Jawa dan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi. Sementara daerah non-pesisir digarap lewat program budidaya ikan darat tematik seperti bantuan bioflok.
“Kalau yang daerah-daerah yang tidak ada pantainya tentunya kita bantu dengan program-program kementerian, program tematik. Misalnya bioflog, bantuan bioflog, kemudian tambak-tambak,” kata Titiek.
Dalam fungsi pengawasan, Titiek menyoroti persoalan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang yang harus segera ditangani agar akses nelayan terbuka.
Ia juga mendorong pembenahan tata kelola di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke dan Muara Baru agar kegiatan bongkar muat nelayan lebih lancar.
Titiek berpesan kepada kepala daerah penerima program Kampung Nelayan Merah Putih agar menjaga infrastruktur yang sudah dibangun.
“Jangan sampai hanya jadi simbol pembangunan saja,” tegasnya.
Sumber: Parlementeria go id.
