YOGYAKARTA,Kompas 1 net – Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar meminta pemerintah tetap menjaga kelancaran bisnis saat menerapkan aturan baru pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam.
Ia mendukung upaya penertiban devisa untuk menambah pendapatan negara, tapi mengingatkan aturan jangan sampai kaku di lapangan.
“Pengusaha butuh fleksibilitas, kecepatan, dan kelonggaran dalam pembayaran. Sifat pengusaha itu cepat, aman, tepat,” kata Nasril saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR di Yogyakarta, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah akan mewajibkan eksportir SDA menyimpan DHE di bank BUMN atau Himbara minimal satu tahun mulai 1 Juni 2026. Sekaligus membentuk sistem satu pintu lewat BUMN Ekspor Sumber Daya Indonesia Nusantara untuk mengawasi komoditas seperti minyak, batu bara, dan nikel.
Menurut Nasril, langkah tegas ini diambil untuk menghentikan praktik transfer pricing dan transfer invoicing. Modus itu dipakai oknum pengusaha agar tidak membayar pajak penuh di dalam negeri.
“Selama ini ada temuan dolar dan rupiah mengendap di luar negeri karena akal-akalan harga dan nota ekspor. Itu yang jadi konsentrasi pemerintah,” jelasnya.
Meski kebijakan ini bagus untuk memperkuat devisa dan APBN, Komisi VI tetap menampung keluhan pengusaha. Banyak yang khawatir dana tertahan setahun akan mengganggu perputaran modal usaha harian.
“Dana yang tersimpan selama ini bisa jadi jaminan modal dengan bunga rendah. Masukan pengusaha ini kami tampung dulu. Nanti kami rumuskan, apakah aturan perlu direvisi atau tidak,” ujar Nasril.
Komisi VI DPR berkomitmen menjadikan polemik aturan DHE sebagai agenda pengawasan utama. Tujuannya agar regulasi yang dibuat pemerintah matang dan adil bagi ekosistem bisnis.
“Harapannya permainan harga bisa hilang sehingga pendapatan negara bertambah, tapi ekspor tetap berjalan lancar dan menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
*Sumber*: DPR RI
