JAKARTA, Kompas 1 net – Ijtima Ulama Indonesia menyerahkan dokumen rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan Hari Lahir PKB ke-28 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (23/7/2026).
Penyerahan ini menjadi bentuk dukungan ulama terhadap arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Kesepakatan Ijtima Ulama dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para ulama, dan ribuan kader PKB dengan tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”
Dalam pembukaannya, para ulama menyatakan telah mencermati dinamika nasional dan perubahan tatanan dunia. Rekomendasi ini berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita pendiri bangsa.
1. Menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui dukungan terhadap langkah strategis pemerintah.
2. Memastikan negara kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik.
3. Meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama, menguatkan umat, bangsa, dan negara.
“Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas SDM, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945,” ujar K.H. Muhidin.
Ijtima Ulama juga menegaskan komitmen mengawal pemerintahan melalui peran moral dan keagamaan yang konstruktif.
“Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.
Usai pembacaan, dokumen rekomendasi diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo.
Penyerahan rekomendasi ini menegaskan bahwa sinergi ulama dan pemerintah menjadi kekuatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan mengawal pembangunan agar berpihak pada rakyat.
Sumber: BPMI Setpres, 23 Juli 2026
