Foto: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio Kubu Raya pimpin rapat karhutla
PONTIANAK, KOMPAS1NET- Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Setibanya di Kalbar, Kepala Negara langsung memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rapat tersebut menjadi langkah awal kunjungan Presiden Prabowo ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi di lapangan sekaligus memastikan penanganan berjalan secara terkoordinasi.
Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa rapat dihadiri 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat dan 10 pimpinan pemerintah daerah termasuk gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, dan BPBD.
Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan kedatangannya untuk melihat kondisi nyata di lapangan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam pemaparan, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Asrianus Bulo menyampaikan data pemantauan titik panas (hotspot) 24 jam terakhir berdasarkan satelit.
Hasilnya, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu terdapat 3.100 hotspot tingkat menengah dan 406 hotspot tingkat rendah.
“Hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur ada Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.
Rapat juga membahas prakiraan cuaca. Hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalbar pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11-18 Agustus 2026, namun dihentikan karena tidak ada potensi awan.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko di Pontianak diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan karhutla di wilayah terdampak.
Kunjungan ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk mengendalikan karhutla secara cepat, terpadu, dan serentak di Kalimantan.
Sumber: BPMI Setpres
