PEKANBARU, Kompas 1 net – Pasca Majlis Reboan Pertama KAMMI Riau (12/8/2026) Ketua Umum KAMMI Riau, Febriansyah, S.Pi meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta pengelolaan lahan yang telah ditertibkan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di Provinsi Riau.
Febriansyah menjelaskan bahwa penertiban hutan adalah langkah yang sangat penting, namun diharapkan kebijakan ini tidak menghasilkan konflik agraria baru di masyarakat.
“Kami mendukung upaya penertiban hutan, tetapi Presiden perlu menilai pelaksanaannya di Riau. Jangan sampai hanya berganti penguasaan dari perusahaan lama ke negara atau badan usaha milik negara, tanpa memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak atas tanah dan tempat tinggal mereka,” tegas Febriansyah pada Rabu (12/8/2026).
Ia menyinggung sejumlah permasalahan yang muncul di area lahan yang dikelola ulang setelah penertiban, termasuk insiden bentrokan di Rokan Hulu. Menurutnya, konflik ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar proses penertiban tidak sekadar berorientasi pada penguasaan aset, tetapi juga mengatasi akar masalah agraria.
“Tanah yang telah ditertibkan perlu jelas fungsinya. Harus ada pembagian antara area untuk pemulihan hutan, konservasi satwa, tanah ulayat, dan yang benar-benar bisa diserahkan kepada masyarakat. Jangan sampai oligarki hanya mengganti wajah, dulu melalui korporasi, sekarang melalui negara, namun masyarakat tetap terpinggirkan,” ungkapnya.
KAMMI Riau juga meminta agar pemerintah melakukan audit terbuka atas seluruh lahan hasil penertiban Satgas PKH di Riau, mencakup status hukum, cara pengelolaan, dampak lingkungan, serta peran serta masyarakat dalam menentukan penggunaannya.
“Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa kebijakan Satgas PKH benar-benar menjadi langkah menuju reforma agraria dan pemulihan lingkungan, bukan sekadar transfer pengelolaan lahan. Masyarakat harus menjadi pihak yang paling diuntungkan, sementara hutan dan ekosistem yang terdampak harus diperbaiki,” tutup Febriansyah***
