Jakarta, Kompas 1net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong integrasi profesi hukum dan akuntansi forensik untuk memperkuat pembuktian kerugian negara dalam sidang korupsi.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam Seminar Lokakarya Nasional Legal Forensic Analysis 2026 yang digelar Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (AAAFI) di The Hermitage Hotel, Jakarta, Senin (22/6/2026).
“Menemukan kerugian negara merupakan suatu hal, tetapi membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum adalah tantangan sesungguhnya,” kata Agus.
Semiloka bertema “Integrasi Hukum, Penghitungan Kerugian Keuangan, dan Uji Kausalitas dalam Proses Peradilan” itu dihadiri penegak hukum, advokat, auditor, dan akuntan forensik. Agus menyebut lanskap kejahatan ekonomi berubah signifikan sehingga perlu pendekatan komprehensif.
“Akuntan forensik pada prinsipnya bukan sekadar menghitung kerugian keuangan. Angka-angka tersebut harus mampu bercerita secara logis di ruang sidang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya standar metodologi, etika profesi, dan literatur bersama sebagai rujukan APH, advokat, auditor, dan akuntan forensik.
Ketua Umum DPP AAAFI Jan Samuel Maringka mengatakan integrasi hukum, perhitungan kerugian negara, dan uji kausalitas harus berjalan baik agar pembuktian lebih objektif.
“Kita mendorong agar integrasi hukum, perhitungan kerugian keuangan negara, dan uji kausalitas dalam proses peradilan dapat berjalan dengan baik,” kata Samuel.
Ketua Panitia Henoch Thomas mengingatkan prinsip _audi alteram partem_ atau dengarkan juga pihak lain sebagai dasar keadilan.
Semiloka dilanjutkan pembekalan dari Polri, Kejaksaan, akademisi, dan diskusi panel praktisi hukum-akuntansi forensik.
KPK meyakini kolaborasi lintas profesi jadi fondasi peradilan yang akurat, transparan, dan berkeadilan untuk melindungi keuangan negara.
Sumber: http://kpk.go.id, 22 Juni 2026.
