MERANGIN,JAMBI, Kompas 1 net – Dugaan praktik suplai bahan bakar minyak (BBM) industri untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin terang benderang, namun tidak ada tindakan dari pihak berwenang.
Berdasarkan pantauan awak media pada Sabtu malam (30/11/2025). Sebuah mobil tangki berkapasitas 5.000 liter milik PT Kerinci Toba Abadi (KTA) memasuki Desa Muara Kibul, Kecamatan Tabir Barat.
Di Lokasi memperlihatkan dengan jelas kendaraan tangki dari arah Kota Jambi menuju desa tersebut, sambil membawa minyak industri yang disebut akan digunakan untuk operasional tambang emas ilegal. Inipun diakui sopir bernama Ninggolan.
“Iya bang, ini minyak untuk tambang emas. Kami antar ke Hapis di Desa Kibul,” ungkap sopir kepada wartawan.
Dan ketika itu, seorang pria yang mengaku sebagai oknum anggota Korem Jambi terlihat ikut mengawal perjalanan mobil tangki itu hingga mendekati wilayah Kibul. Oknum tersebut menyebutkan penerima minyak yang diantarnya.
“Kami dari Jambi ngantar minyak ini ke rumah Pak Hapis di Pasar Kibul,” ujarnya ketika ditanya.
Sementara itu Hapis, nama yang disebutkan oleh sumber, justru terkesan menghindar. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, ia tidak memberikan penjelasan tegas mengenai perannya dalam pengiriman minyak tersebut.
“Tanya saja sama sopir itu Hapis yang mana, dan surat jalannya ke mana,” jawabnya singkat.
Temuan ini menimbulkan gelombang kritik dari masyarakat Merangin. Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya menilai bahwa tindakan APH selama ini lebih banyak berhenti pada retorika, sementara di lapangan praktik PETI dan suplai bahan bakarnya justru semakin terang-terangan.
“Kalau begini terus, masyarakat wajar curiga. Masa mobil tangki besar bisa bolak-balik ke lokasi PETI tanpa ada tindakan? Seolah-olah semua pihak diam,” ucap salah satu warga dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada keterangan resmi dari kepolisian maupun instansi terkait mengenai pergerakan minyak industri tersebut. Masyarakat berharap APH melakukan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan, agar dugaan praktik suplai BBM ke tambang ilegal tidak terus berlangsung dan merusak kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Jon Putra Kompas 1 net melaporkan.
