INHU, Kompas 1.Net– Aksi penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kawasan kebun hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH) eks PT Gandaerah Hendana, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kian memanas.
Kebun negara yang pengelolaannya dipercayakan kepada PT Permata Linggo Jaya sebagai mitra PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) diduga menjadi sasaran aksi pengambilan TBS secara ilegal oleh sekelompok orang. Bahkan, berdasarkan keterangan sejumlah pihak, aksi tersebut turut menyeret nama Kepala Desa Banjar Balam, Ade Irawan.
Sorotan semakin tajam setelah Rio, yang mengaku sebagai adik kandung Ade Irawan, secara terbuka menyatakan dirinya ikut dalam kelompok yang melakukan pengambilan TBS tersebut.
Pernyataan Rio disampaikan kepada wartawan melalui pesan singkat pada Senin (16/11/2026).
”Hari ini saya nyatakan ikut serta dalam peserta (gerombolan penjarahan, red),” ujar Rio.
Ironisnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, Rio diketahui pernah tercatat sebagai pekerja PT Gandaerah Hendana, perusahaan perkebunan yang arealnya kemudian menjadi bagian dari penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH.
Berdasarkan data dan keterangan lapangan, sedikitnya tujuh orang diduga terlibat dalam aksi pengambilan TBS tersebut. Mereka masing-masing disebut bernama Awi, Suriadi alias Sisur, Sudi, Gunawan, Icip, Andi, dan Coi.
Dalam menjalankan aksinya, kelompok tersebut menggunakan senjata tajam serta melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap pekerja PT Permata Linggo Jaya mitra Agrinas yang sedang menjalankan tugas pengelolaan dan pengamanan kebun.
Jika dugaan ini terbukti, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan perebutan hasil perkebunan, melainkan sudah menyentuh persoalan keamanan pekerja dan keberlangsungan pengelolaan aset negara.
Keterangan lain yang diperoleh dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, kelompok yang melakukan pengambilan TBS diduga bergerak atas arahan pihak tertentu.
Sumber tersebut bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan Kepala Desa Banjar Balam dalam menggerakkan kelompok untuk menghambat kegiatan pengelolaan kebun secara profesional oleh Agrinas bersama mitra kerjanya.
”Kan sudah terungkap tuh, Bang, nama. Saya jangan disebutkan ya, Bang,” ujar sumber tersebut sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
Namun, dugaan keterlibatan maupun instruksi dari kepala desa tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Pengakuan mengejutkan juga datang dari Awi, salah seorang pelaku penjarahan TBS dalam kelompok tersebut. Awi mengaku telah tiga kali melakukan panen tanpa melalui mekanisme resmi pengelola kebun.
Menurut keterangannya, kegiatan pengambilan TBS dilakukan secara rutin setiap hari Minggu. “Kami menyadari kebun ini milik negara, tapi kami mau melakukan pengelolaan,” kata Awi.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar, jika mengetahui kebun tersebut merupakan aset negara yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mitra Agrinas, atas dasar kewenangan apa kelompok tersebut melakukan panen dan mengambil hasil perkebunan.
Sementara itu, Suriadi alias Sisur, yang disebut sebagai salah seorang anggota kelompok yang melakukan pengancaman terhadap pekerja mitra Agrinas, meminta agar pengelola kebun bersedia duduk bersama dirinya.
Sisur berdalih bahwa pengambilan TBS dilakukan atas nama masyarakat dan menyatakan kesediaannya bertanggung jawab. “Kami atas nama masyarakat melakukan pengambilan TBS, siap bertanggung jawab,” kata Suriadi.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, pengakuan mengatasnamakan masyarakat tidak serta-merta menjadi dasar pembenaran untuk mengambil hasil perkebunan yang berada dalam pengelolaan resmi pihak lain.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Banjar Balam, Ade Irawan, belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan terkait dugaan keterlibatan dirinya maupun informasi yang menyebut adik kandungnya ikut dalam kelompok pengambilan TBS.
Padahal, sebelumnya pihak PT Permata Linggo Jaya mitra Agrinas disebut telah menemui Ade Irawan untuk menyampaikan bahwa masyarakat setempat yang ingin bekerja di kebun dapat mendaftarkan diri melalui tim operasional lapangan.
Kesempatan tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan perawatan tanaman, pemanenan, hingga tenaga pengamanan kebun, tentunya melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan pengelola.
Dengan demikian, terbuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja tanpa harus melakukan pengambilan hasil perkebunan di luar mekanisme resmi.
Kini, dugaan aksi penjarahan TBS di kebun negara eks PT Gandaerah Hendana tersebut membutuhkan perhatian serius aparat penegak hukum.
Polres Inhu diharapkan menelusuri identitas para pihak yang disebut, mengusut dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap pekerja, serta mendalami kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan aksi tersebut.
Penegakan hukum yang objektif diperlukan agar pengelolaan aset negara tidak terusik oleh tindakan sepihak, sementara masyarakat yang ingin bekerja tetap mendapatkan kesempatan melalui jalur yang sah.
Hingga kini, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini perlu dibuktikan melalui proses hukum. **






