Foto: Taufik Hendri, mantan anggota DPRD Inhu
INHU, KOMPAS1. NET- Polemik soal pembiayaan dan anggaran operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)-Riau, kembali memanas. Mantan anggota DPRD Inhu Taufik Hendri kepada sejumlah wartawan Sabtu (03/10/2026), melontarkan kritik terhadap pernyataan mantan Bupati Inhu Yopi Arianto yang menurutnya menyinggung persoalan pembiayaan, khususnya anggaran Sekretariat Daerah di WhatsApp Grup.
Taufik berencana membuka seluruh data pembanding, era Bupati Yopi dia periode dan era bupati Ade Agus Hartanto baik anggaran di Sekretariat daerah untuk perjalanan dinas pimpinan, hingga operasional kepala daerah dan biaya kegiatan BKTM.
Taufik mempertanyakan dasar perbandingan yang digunakan Yopi ketika menyoroti anggaran pemerintahan era Bupati Ade Agus Hartanto, padahal kebobrokan pengelolaan anggaran di era bupati Yopi Arianto itu sangat dahsyat.
Menurut Taufik, Yopi Arianto sebagai mantan Bupati Inhu yang pernah memimpin selama dua periode, Yopi seharusnya memahami bagaimana struktur dan besaran anggaran operasional pemerintahan daerah pada masa kepemimpinannya dan kondisi di era sekarang.
“Pak Yopi main-main tipis menyinggung soal pembiayaan anggaran di Sekretariat Daerah, terutama biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggaran operasional serta rumah tangga Bupati di grup sebelah. Kita tidak ada di grup itu, jadi lambat dapat informasi,” ujar Taufik.
Taufik kemudian mempertanyakan apakah Yopi lupa atau hanya tidak mengingat besaran anggaran yang dia gunakan pada masa pemerintahannya dahulu.
“Pak Yopi lupa saya ingatkan berapa besaran anggaran di Bagian Umum dan operasional Bupati Yopi secara umum pada masa beliau menjabat dulu dan bandingkan dengan sekarang, khusus anggaran bagian umum?” kata Taufik.
Sebagai mantan anggota DPRD Inhu fi era Yopi Arianto jadi bupati dan Istrinya Rezita bupati periode ketiga sebelum Ade Agus Hartanto, Taufik bahkan mengaku siap membeberkan data perbandingan apabila diperlukan, terutama menyangkut anggaran operasional pemerintahan dan rumah tangga kepala daerah.
”Apakah perlu saya sampaikan data perbandingan besaran anggaran waktu Pak Yopi Bupati dulu dengan operasional, termasuk rumah tangga Bupati sekarang?” ujar Taufik yang saat ini menjabat ketua Yayasan Indragiri.
Menurut Taufik, perbandingan tersebut penting agar publik dapat melihat persoalan anggaran secara utuh dan tidak hanya berdasarkan potongan informasi.
Taufik menilai, pernyataan yang seolah menggambarkan pemerintahan Bupati Inhu Ade Agus Hartanto kurang berpihak terhadap kepentingan masyarakat perlu dilihat kembali berdasarkan data anggaran yang sebenarnya.
”Jadi di Whatsapp Grup Indragiri Bangkit yang terhormat ini perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan atau dihembuskan oleh Pak Yopi yang seolah-olah Bupati Ade Agus Hartanto tidak atau kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat umum itu tidak benar,” tegasnya.
Taufik juga mengingatkan bahwa Yopi bukan sosok baru dalam pemerintahan daerah. Yopi pernah menjabat sebagai Bupati Inhu selama dua periode, sehingga menurut Taufik, pengalaman tersebut semestinya menjadi dasar untuk melihat persoalan penganggaran secara lebih objektif sebelum memojokan pemerintahan sekarang.
”Yopi Bupati Inhu dua periode, saya kira tak akan lupa seperti apa penganggaran APBD waktu itu dan berapa besaran pembiayaan di Bagian Umum, termasuk operasional dan rumah tangga zaman Yopi bupati,” kata Taufik.
Di ujung pernyataannya, Taufik meminta mantan Bupati Yopi Arianto melakukan refleksi terhadap masa pemerintahannya sebelum memberikan penilaian terhadap pemerintahan saat ini.
”Introspeksi lah, Pak mantan Bupati Yopi. Gunakanlah cermin terbaik untuk menilainya,” pungkas Taufik.
Sebagai catatan, Ade Agus Hartanto–Hendrizal ditetapkan KPU Inhu sebagai pasangan terpilih pada Pilkada 2024 dengan 110.311 suara atau 58,85 persen suara sah Istri Yopi yaitu Rezita Maylani. Ade-Hendrizal memimpin Inhu untuk periode 2025–2030.
Sementara itu, Yopi Arianto merupakan mantan Bupati Inhu yang telah menjabat dua periode sebelumnya, sehingga perdebatan mengenai perbandingan anggaran pemerintahan masa lalu dan sekarang idealnya dilengkapi dengan dokumen APBD serta rincian belanja yang dapat diverifikasi publik.
