Example floating
Example floating
Banner Infozone
Pemerintah

Rakor Monitoring dengan KPK, Bupati Ade Siap Lakukan Percepatan Tingkatkan Nilai MCSP

153
×

Rakor Monitoring dengan KPK, Bupati Ade Siap Lakukan Percepatan Tingkatkan Nilai MCSP

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA, Kompas 1 net –Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto bersama jajaran memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi, Senin (17/11/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rakor ini digelar dalam rangka monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan tata kelola Pemkab Inhu.

Kehadiran Bupati dan rombongan diterima langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Jonathan, beserta jajaran.

Jonathan menjelaskan bahwa Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan instrumen penilaian berskala nasional yang dasarnya mengacu pada pelaksanaan program kerja melalui APBD murni.

Hasil evaluasi, nilai MCSP Kabupaten Inhu masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah dinamika masa kerja kepala daerah yang baru dilantik pada Februari lalu sehingga waktu untuk menggerakkan program secara optimal masih terbatas.

“MCSP memiliki tenggat waktu penilaian. Sementara kepala daerah baru dapat lebih leluasa menjalankan program perencanaan dalam beberapa bulan terakhir,” terang Jonathan.

Ia menambahkan, sejumlah rekomendasi perbaikan dan percepatan, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program, akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Inhu.

“Dengan kehadiran Bapak Bupati dan para Kepala OPD, kami berharap setelah kembali ke Inhu akan ada langkah konkret untuk meningkatkan capaian MCSP,” ujarnya.

Bupati Ade Agus Hartanto menyambut positif masukan KPK dan menegaskan bahwa rendahnya nilai MCSP tidak menggambarkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Ade ikut menegaskan bahwa nilai MCSP yang rendah ini lebih disebabkan aspek adm mempercepat perbaikan sesuai rekomendasi KPK.

Jaya: Kompas1net Inhu Melaporkan


IMBAUAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA

Larangan Membakar Hutan dan Lahan Polda Riau

Bersama kita cegah Karhutla, wujudkan Riau Hijau tanpa asap!

Example 120x600
Pemerintah

Dapat sanak 🔥 Ini berita “1.800 Ton Emas di Bawah Bantal” yang lagi viral dari Kemenko Perekonomian. Udah aku bedah + rapikan formatnya

*RINGKASAN BERITA*

*Judul*: Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal
*Tanggal*: 24 Agustus 2026 – 20:00 WIB
*Sumber*: Kemenko Perekonomian via Antara – http://Tribratanews.polri.go.id

*Poin Penting:*
1. *”Bawah Bantal” = Metafora*
Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto jelaskan istilah itu bukan harfiah. Maksudnya emas milik masyarakat yang disimpan secara pribadi/konvensional di rumah tangga selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

2. *Angka 1.800 Ton*
Estimasi emas yang dimiliki dan disimpan masyarakat. Nilai diperkirakan *US$252 miliar*.
Berbeda dengan cadangan emas nasional dari pertambangan. Cadangan emas Indonesia diperkirakan *3.600 ton* dengan produksi *90 ton/tahun*.

3. *Tujuan Pemerintah*
Mau menarik emas itu masuk ke ekosistem keuangan formal. Lewat IBMA, perbankan syariah, dan Pegadaian.
Menko Airlangga: Kalau 20% saja masuk sistem keuangan, dampak ke pertumbuhan ekosistem bullion nasional akan besar.

4. *Perbandingan Global*
AS: 8.133 ton | China: 2.331 ton | India: 880 ton | Indonesia Masyarakat: 1.800 ton

*VERSI SIAP PUBLISH – HTML UNTUK WP*

Ini Penjelasan Pemerintah soal 1.800 Ton Emas “di Bawah Bantal” Milik Masyarakat

JAKARTA – Pernyataan pemerintah mengenai potensi 1.800 ton emas yang disebut berada “di bawah bantal” masyarakat Indonesia memicu perhatian publik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut bukan berarti emas secara harfiah disimpan di bawah bantal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, istilah tersebut merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga. Potensi sekitar 1.800 ton emas masyarakat, dengan nilai sekitar US$252 miliar, merupakan gambaran besarnya aset emas yang dimiliki dan masih disimpan secara pribadi di masyarakat.”

— Haryo Limanseto
Jubir Kemenko Perekonomian

Bukan Cadangan Negara

Haryo menegaskan angka 1.800 ton tersebut berbeda dengan cadangan emas nasional. Angka itu juga tidak dimaksudkan sebagai tambahan terhadap cadangan emas yang berasal dari pertambangan.

Menurutnya, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dengan produksi sekitar 90 ton per tahun.

Peluang Ekosistem Bullion Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi 1.800 ton emas tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekosistem logam mulia atau bullion di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di BSI Tower, Kamis (20/8/2026).

Airlangga mendorong agar sebagian emas yang selama ini disimpan masyarakat dapat dialihkan ke instrumen keuangan. Ia menyebut apabila sekitar 20 persen dari emas milik masyarakat masuk ke sistem keuangan, termasuk perbankan syariah dan Pegadaian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekosistem emas nasional akan sangat besar.

Perbandingan dengan Negara Lain

Airlangga juga membandingkan kepemilikan emas tersebut dengan sejumlah negara. Amerika Serikat tercatat memiliki stok emas sekitar 8.133 ton, China sekitar 2.331 ton, sedangkan India sekitar 880 ton.

*PAKET SEO NYA*

1. *Judul SEO*: `Penjelasan Pemerintah Soal 1800 Ton Emas di Bawah Bantal Milik Masyarakat`
2. *Meta Description*: `Kemenko Perekonomian jelaskan maksud 1800 ton emas “di bawah bantal”. Nilainya US$252 miliar.