Example floating
Example floating
Berita

Merasa Difitnah dan Dicemarkan Nama Baik, Sekretaris DKUPP Inhil Resmi Laporkan Media Daring ke Polres Inhil

6
×

Merasa Difitnah dan Dicemarkan Nama Baik, Sekretaris DKUPP Inhil Resmi Laporkan Media Daring ke Polres Inhil

Sebarkan artikel ini

INHIL, Kompas1.Net– Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Indragiri Hilir, Antoni, resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik ke Polres Indragiri Hilir.

Laporan tersebut disampaikan Antoni ke Mapolres Indragiri Hilir pada Rabu 18 November 2026 sekitar pukul 12.30 WIB. Saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Jumat 20 November 2026, Antoni membenarkan laporan tersebut dan menjelaskan kronologi yang dialaminya.

“Saya melapor karena nama baik dan jabatan saya merasa dirugikan akibat pemberitaan yang saya nilai tidak benar dan tidak sesuai fakta. Saya sudah memberikan hak jawab, tetapi tidak ada itikad baik untuk mengklarifikasi dan meminta maaf,” ujar Antoni.

Dalam keterangannya kepada penyidik, Antoni menjelaskan kronologi berawal pada Rabu 28 Oktober 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, seseorang berinisial MN disebut mengirimkan sebuah link berita dari media daring WhatsApp kepada dirinya.

MN kemudian disebut menghubungi Antoni dan memintanya untuk membuka link tersebut. Setelah dibuka, link itu berisi sebuah berita dengan judul yang menyebut dugaan pelecehan terhadap ASN perempuan dan menyebut Sekretaris DKUPP Inhil dilaporkan ke polisi.

Antoni mengatakan, dalam berita tersebut disebutkan dirinya sebagai Sekretaris DKUPP dan disebutkan seorang korban berinisial SW yang ia kenali sebagai staf di kantornya.

Setelah membaca berita tersebut, Antoni mengaku langsung menghubungi MN dan menanyakan dari mana dan kapan berita itu diperoleh. MN disebut menjawab baru saja mendapatkan berita tersebut.

Pada keesokan harinya, Kamis 29 Oktober 2026 sekitar pukul 11.00 WIB, Antoni mengaku membalas pemberitaan tersebut dengan mengirimkan Hak Jawab kepada media yang memberitakan. Hak Jawab tersebut dimaksudkan sebagai tanggapan, sanggahan, dan klarifikasi atas pemberitaan yang dinilainya merugikan nama baiknya dan tidak sesuai fakta.

Namun, menurut Antoni, pada Jumat 30 Oktober 2026 ia kembali mendapatkan pemberitaan melalui grup WhatsApp yang masih dari media yang sama, dengan narasi yang menanggapi hak jawab yang telah ia kirimkan.

Kemudian pada Senin 2 November 2026, Antoni mengaku kembali menerima pemberitaan yang menyebut nama pribadinya dengan narasi yang berbeda. Di hari yang sama, ia juga mengaku kembali menemukan pemberitaan lain yang memuat bantahannya atas tuduhan tersebut.

Antoni menyebut, dalam hak jawab yang ia kirimkan pada 29 Oktober 2026, ia meminta media tersebut mengklarifikasi dan meminta maaf kepadanya hingga batas waktu 2 November 2026. Menurutnya, hingga batas waktu tersebut tidak ada itikad baik dari media tersebut, dan justru pemberitaan yang dinilainya mencoreng nama baiknya terus berlanjut.

“Atas kejadian tersebut saya sangat malu dan dirugikan, difitnah dan dicemarkan nama baik serta jabatan saya secara harkat dan martabat. Untuk itu saya melapor ke Mapolres Indragiri Hilir untuk ditindaklanjuti,” kata Antoni dalam laporannya.

Terima kasih kepada Polres Inhil yang sudah menerima laporan pencemaran nama baik saya. Saya sangat mengapresiasi pelayanan dan sikap profesional dari petugas Polres Inhil,” ujar Antoni.

Antoni berharap laporan yang telah ia sampaikan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, pihak yang dilaporkan maupun pihak media yang memberitakan juga belum memberikan keterangan resmi terkait laporan ini. Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam pemberitaan, pemenuhan hak jawab dan hak koreksi, serta penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, termasuk melalui Dewan Pers maupun jalur hukum yang belaku.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *