Foto/ Website Pertamina
PEKANBARU, Kompas 1 net – OPINI – Kenaikan harga BBM non-subsidi lagi-lagi jadi tamparan. KAMMI Pekanbaru menilai ini bukan sekadar soal harga pasar, tapi alarm nyata rapuhnya tata kelola energi nasional.
Pemerintah berdalih kenaikan karena harga minyak dunia melambung. Tapi pertanyaan mendasarnya: kenapa setiap gejolak global ujungnya rakyat Indonesia yang disuruh tanggung beban?
Paradoks Negara Penghasil Energi
Indonesia negara penghasil energi. Tapi faktanya sampai hari ini kita masih impor minyak dan BBM buat cukupi kebutuhan dalam negeri. Produksi migas stagnan, ketahanan energi cuma jadi jargon, sementara masyarakat terus diminta “memahami keadaan” tiap harga naik.
Ini bukan lagi urusan pasar. Ini urusan kepemimpinan.
Kementerian ESDM dan Pertamina adalah aktor utama. Mereka pegang arah kebijakan dan pengelolaan energi nasional. Kalau program peningkatan produksi, pengurangan impor, sampai penguatan ketahanan energi belum kasih hasil nyata, publik berhak tanya: seefektif apa kepemimpinan di dua institusi itu?
Dampaknya Nggak Main-Main
Kenaikan BBM nggak cuma bikin dompet pemilik mobil/motor menjerit. Efek dominonya panjang: biaya logistik naik, harga kebutuhan pokok ikut terdorong, daya beli melemah, UMKM tercekik.
Pada akhirnya rakyat lagi yang bayar konsekuensi dari gagalnya membangun sistem energi yang tangguh.
Evaluasi Nggak Cukup, Perlu Tindakan
KAMMI Riau tegas: evaluasi semata udah nggak cukup. Presiden harus lakukan penilaian menyeluruh ke kinerja Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina.
Kalau mereka nggak mampu kasih terobosan nyata buat kuatkan ketahanan energi dan lindungi masyarakat dari gejolak global, maka pencopotan layak jadi opsi. Itu bentuk akuntabilitas publik, bukan politisasi.
Jabatan publik itu mandat rakyat, bukan privilege. Masalah yang sama berulang tanpa solusi jelas, maka ganti kepemimpinan itu konsekuensi logis, bukan tindakan politis.
Kenaikan BBM hari ini bukan sekadar angka di SPBU. Ia alarm kegagalan reformasi energi nasional. Dan terhadap kegagalan, negara nggak boleh cuma minta rakyat sabar. Negara harus berani ambil tindakan.
SUMBER: Opini ini resmi disampaikan KAMMI Pekanbaru kepada Kompas 1 net ; Isi Opini ini belum dan terlepas dari pendapat media ini.
