Jakarta, Kompas 1 net – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan hasil survei independen Program Makan Bergizi Gratis MBG dari Dewan Ekonomi Nasional DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin delegasi menyebut survei dilakukan profesional dan independen di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh Indonesia. Tujuannya menjaga kredibilitas data yang disampaikan ke Presiden.
MBG Hidupkan UMKM Lokal
Sekretaris DEN Septian Hario Seto memaparkan temuan utama survei. Hasilnya, 86,9 persen SPPG menggandeng minimal 1 UMKM lokal sebagai supplier. Rata-rata tiap SPPG bekerja sama dengan 3 UMKM di sekitarnya.
“Ini bukan supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian usai pertemuan.
Data menunjukkan 65 persen UMKM pemasok MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Artinya, rantai pasok sengaja diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal, bukan didominasi perusahaan besar dari luar daerah.
Serap Tenaga Kerja Warga Sekitar 99%
Dampak lain: penyerapan tenaga kerja. Hampir 99 persen pekerja operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar lokasi.
DEN menilai MBG kini punya 3 fungsi sekaligus: penuhi gizi anak, ciptakan peluang usaha UMKM, dan buka lapangan kerja lokal.
Meski positif, DEN mencatat masih ada ruang perbaikan. Salah satunya dukungan permodalan agar UMKM bisa naik kelas, tambah kapasitas, dan perluas variasi produk untuk SPPG.
Septian bahkan menyebut program ini ikut jadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional 5,61 persen.
Evaluasi untuk Presiden
Laporan survei ini jadi bahan evaluasi Presiden Prabowo agar MBG tidak berhenti sebagai program gizi. Harapannya, MBG jadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah.
“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.
Kini, MBG tidak hanya soal makanan di meja anak Indonesia. Tapi juga soal peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru di daerah.
Sumber: BPMI Setpres
