TANAH JAMBO AYE, ACEH UTARA, Kompas 1.Net – Sistem pendataan satuan pendidikan di Kecamatan Tanah Jambo Aye diduga tidak akurat dan tidak transparan. Temuan ini muncul setelah data dua sekolah dasar, SD Negeri 1 Tanah Jambo Aye dan SD Negeri 7 Tanah Jambo Aye, dibandingkan dengan kondisi riil dan ketentuan Juknis BOSP 2026.
Temuan ini bukan soal satu nomor telepon yang tertinggal. Ini soal rantai pengawasan yang diduga tidak berjalan, mulai dari operator sekolah, kepala sekolah, pengawas, hingga Dinas Pendidikan.
Temuan 1: Kepsek Sudah Ganti, Kontak Sekolah Masih Nomor Lama
SD Negeri 1 Tanah Jambo Aye tercatat saat ini dipimpin oleh Syamsuddin.
Namun di portal data pendidikan, kolom kontak utama sekolah tersebut masih menampilkan nomor 0852-****-6073 yang diduga nomor pribadi mantan Kepala Sekolah.
Mantan Kepala Sekolah tersebut adalah Azizah, S.Pd.I., yang tercatat pernah menjabat di SDN 1 Tanah Jambo Aye dengan TMT 1 April 2020, kemudian dimutasi menjadi Kepala Sekolah SDN 7 Tanah Jambo Aye.
Pertanyaannya sederhana: kalau pergantian kepsek saja tidak diikuti pembaruan data kontak, data apa lagi yang belum diperbarui?
Dalam Juknis BOSP Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026, sekolah wajib mengisi dan memutakhirkan Dapodik sesuai kondisi riil paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Dapodik menjadi dasar penetapan penerima dan perhitungan Dana BOS.
Kontak sekolah bukan data pelengkap. Kontak adalah bagian dari Data Satuan Pendidikan yang wajib benar.
Temuan 2: Data Siswa Berubah, Tapi Portal Menampilkan Angka Berbeda
Berdasarkan foto yang diterima awak media http://Kompas1.net:
SDN 1 Tanah Jambo Aye – NPSN 10105831
Kepala Sekolah: Syamsuddin
Siswa Ganjil 2026/2027: 627 siswa
Siswa Genap 2025/2026: 588 siswa
Rombel: 21
Guru: 28, Tendik: 4
Di tampilan portal lain, SDN 1 sempat terbaca 622 siswa. Selisih 5 siswa dari angka 627.
SDN 7 Tanah Jambo Aye – NPSN 10100991
Kepala Sekolah: Azizah, http://S.Pd.I.
Siswa Ganjil 2026/2027: 646 siswa
Siswa Genap 2025/2026: 638 siswa
Rombel: 23
Guru: 29, Tendik: 3
Perbedaan angka antar tampilan ini tidak boleh dianggap sepele. Karena dalam Juknis 2026, besaran BOS dihitung dari jumlah peserta didik yang memiliki NISN di Dapodik pada cut-off 31 Agustus tahun sebelumnya.
Artinya, kalau data siswa tidak konsisten, hitungan BOS pun berpotensi tidak konsisten.
Temuan 3: Laporan BOS Diduga Tidak Sejalan dengan Jumlah Siswa
Pelapor yang mengambil tangkapan layar tersebut menyebut, terdapat perbedaan antara jumlah BOS yang diterima kedua sekolah dengan data siswa, dengan kisaran perbedaan sekitar 6 persen dari keseluruhan.
Pelapor juga menyebut, laporan kedua sekolah pada tahun sebelumnya diduga berada di bawah jumlah siswa yang seharusnya menjadi dasar perhitungan.
Awak media Kompas1.net menegaskan: Angka BOS 2024, 2025, dan 2026 kedua sekolah belum bisa ditampilkan secara lengkap dalam berita ini karena portal Anggaran Dana BOS untuk SDN 1 Tahun 2026 tertulis belum tersedia, dan situs JAGA saat dicek sedang dalam pemeliharaan.
Namun justru di situlah persoalannya. Publik tidak bisa mengakses laporan BOS secara terbuka, padahal Juknis mewajibkan transparansi melalui RKAS dan papan informasi sekolah.
Kalau laporan tidak bisa diakses, bagaimana publik bisa mengawasi?
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Berita temuan ini tidak hanya menyorot operator. Ada empat lapis yang dinilai harus dievaluasi kinerjanya:
1. Operator Dapodik Sekolah
Operator adalah pelaksana teknis input data. Jika data kontak tidak diperbarui setelah pergantian kepsek, berarti fungsi pembaruan data tidak berjalan.
2. Kepala Sekolah
Kepala sekolah adalah penanggung jawab utama data sekolah. Kepala sekolah tidak bisa berdalih tidak tahu isi Dapodik sekolahnya sendiri. Dalam Juknis, kepala sekolah terlibat langsung dalam penyusunan RKAS bersama bendahara, dewan guru, dan komite sekolah.
3. Pengawas Sekolah
Pengawas bertugas membina dan mengawasi satuan pendidikan di wilayahnya. Jika data yang salah bisa lolos dan tampil di portal publik selama berbulan-bulan, di mana fungsi pembinaan pengawas?
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara
Dinas adalah pembina dan pengawas berjenjang. Dinas berwenang memberikan pengawasan, bimbingan, dan bantuan teknis kepada sekolah di bawah kewenangannya. Jika kesalahan data ini tidak terdeteksi oleh Dinas, maka sistem verifikasi berjenjang patut dipertanyakan.
Diduga Dibiarkan, Diduga Didiamkan?
Redaksi tidak menyimpulkan bahwa ada kesengajaan untuk memanipulasi dana BOS.
Tetapi publik berhak bertanya: mengapa kesalahan yang begitu terlihat, seperti kontak sekolah yang masih nomor lama mantan kepsek, bisa dibiarkan tampil begitu lama di portal publik?
Apakah ini karena tidak ada yang memeriksa? Atau karena sudah diperiksa tapi didiamkan?
Dua kemungkinan itu sama-sama buruk. Yang pertama berarti pengawasan lemah. Yang kedua berarti pembiaran.
Inilah yang membuat temuan ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan ketik biasa.
Penutup: Lemahnya Pengawasan, Pembinaan, dan Evaluasi
Temuan ini mengarah pada satu kesimpulan sementara:
Lemahnya pengawasan, pembinaan, dan evaluasi dari pihak terkait menyebabkan sistem pendataan satuan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Tanah Jambo Aye dinilai tidak akurat dan tidak transparan terhadap penerimaan dan penggunaan dana BOS.
Kalau data dasarnya saja tidak akurat, bagaimana publik bisa percaya laporan penggunaannya akurat?
Karena itu awak media http://Kompas1.net mendesak:
- Dinas Pendidikan Aceh Utara segera verifikasi dan perbaiki Data Satuan Pendidikan SDN 1 Tanah Jambo Aye, dan audit data SDN 7 Tanah Jambo Aye.
- Pengawas dievaluasi kinerjanya dalam pembinaan Dapodik di Tanah Jambo Aye.
- Kepsek SDN 1 dan SDN 7 segera ganti kontak sekolah dengan nomor resmi sekolah, dan pasang RKAS serta realisasi BOS di papan informasi sekolah.
- Operator kedua sekolah segera sinkronkan Dapodik sesuai kondisi riil.
- Dinas membuka secara resmi anggaran dan realisasi BOS 2024-2026 kedua sekolah beserta jumlah siswa yang menjadi dasarnya.
Penulis: Ardi Jurnal
Editor: KA Perwil Aceh
Redaksi http://Kompas1.net membuka hak jawab seluas-luasnya kepada Kepsek SDN 1 Syamsuddin, Kepsek SDN 7 Azizah, S.Pd.I., operator Dapodik kedua sekolah, pengawas pembina, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara. Hak jawab akan dimuat secara proporsional.
