Foto: Gedung DPR RI Senayan Jakarta
Jakarta, Kompas 1 net– Beredar narasi di media sosial yang menyebut DPR RI menolak RUU Perampasan Asetyang diminta Presiden Prabowo,Narasi ini memicu keresahan publik karena RUU tersebut dinilai penting untuk pemberantasan korupsi.
Namun, narasi tersebut dipastikan TIDAK BENAR atau HOAKS
Narasi yang beredar menyebutkan bahwa DPR tolak RUU Perampasan Aset permintaan Presiden Prabowo.
Informasi ini viral di berbagai platform dan membuat publik khawatir proses pemberantasan korupsi akan terhambat. Padahal hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari DPR terkait pembatalan RUU tersebut.
Melansir dari http://idntimes.com, Senin (13/7/2026), Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan informasi penolakan itu tidak benar.
“Hingga saat ini, RUU Perampasan Aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasannya juga sedang berjalan intensif,” ujar Martin.
Komisi III DPR saat ini sedang menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, dan publik untuk memastikan aturan tersebut adil dan transparan.
“Sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU Perampasan Aset dibatalkan,” tegas Martin Manurung.
RUU ini diharapkan menjadi instrumen penting bagi penegak hukum untuk menyita aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana pokok yang berkekuatan hukum tetap.
Dengan adanya undang-undang ini, negara dapat lebih cepat memulihkan kerugian akibat korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku.
Masyarakat diimbau tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya dan selalu mengecek ke kanal resmi DPR RI
Sumber: http://Tribratanews.polri.go.id http://idntimes.com 15 Juli 2026
