Siak, Kompas 1 net – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli,mengungkapkan fakta mengejutkan. Hingga Indonesia memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, belum pernah ada satu pun Presiden Republik Indonesia yang menginjakkan kaki di Istana Sultan Siak, Asserayah Hasyimiyah.
Pernyataan itu disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Riau Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyono di Siak, Rabu (12/8/2026).
Afni berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mencatatkan sejarah menjadi RI 1 yang pertama berkunjung ke Istana Matahari Timur, peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura.
“Pemilik Istana megah ini telah dengan ikhlas menyerahkan segenap harta dan tahtanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini kami anak cucu Siak setia pada Indonesia. Namun, hampir 81 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu Presiden pun yang datang ke Istana Sultan Siak,” kata Afni.
Bupati Afni mengingat, pada tahun 2007 Presiden SBY pernah hampir datang ke Istana Siak namun batal. Saat itu SBY hanya meresmikan Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah yang dananya Rp300 miliar dari APBD Siak.
Kemudian tahun 2016, Presiden Jokowi juga hampir hadir dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak. Namun akhirnya yang hadir hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Foto diambil dari Instagram.com/syir_08
Sultan Syarif Kasim II sebagai Sultan ke-12 dan terakhir Kesultanan Siak telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya kepada Republik Indonesia.
Selain soal sejarah, Afni juga menyampaikan apresiasi atas penyaluran sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp29,8 miliar kepada Kabupaten Siak.
Namun ia menegaskan jumlah itu masih jauh dari kebutuhan. Dari pengakuan kurang bayar sekitar Rp100 miliar pada 2023, baru Rp29,8 miliar yang direalisasikan. Sementara total utang pemerintah pusat pada Siak masih sekitar Rp460 miliar.
“Kami membutuhkan kurang salur Dana Bagi Hasil ini dibayarkan pusat, karena harus membayarkan utang pada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar. DBH ini merupakan hak daerah,” kata Afni.
Ia juga mengatakan kekurangan DBH berdampak pada pembayaran gaji ASN dan PPPK, serta pelaksanaan pembangunan.
“Mudah-mudahan Kabupaten Siak yang merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di republik ini mendapatkan keadilan fiskal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” ujar mantan wartawan itu.
Sumber: Media Center Provinsi Riau
