Pekanbaru, Kompas 1 net – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Riau dengan tegas menolak Undang-Undang (UU) TNI yang dinilai berpotensi merusak prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta mengancam independensi kedua institusi tersebut.
Aliansi BEM Se Riau yang diikuti oleh beberapa kampus diantaranya Universitas Muhammadiyah Riau, Usti, Abdurab, Pcr, Stkip Aisyah, Awal Bros, Ikta, Stifar, IAILE Lukman Edy, Melakukan aksi demonstrasi menyampaikan penolakan terhadap UU TNI yang telah resmi disahkan.
Koordinator isu, Naufal Faskal Rifa’i, menegaskan bahwa UU ini membuka celah kembalinya praktik dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru, yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan tatanan hukum di Indonesia.
“Kami dengan tegas menolak UU TNI yang telah di sahkan hari ini karena kami melihat adanya ancaman terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Independensi TNI harus tetap dijaga, agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis. Jangan sampai kita kembali ke masa di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan. Kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang kembali,” tegas Naufal Faskal Rifa’i.
Dengan menolak UU ini, BEM Se-Riau menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk hilangnya kepercayaan terhadap Badan legislasi. Penolakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa institusi tersebut tetap profesional, netral, serta tunduk pada supremasi hukum demi menjaga stabilitas dan keamanan negara secara demokratis.
Teguh Wardana dalam hal ini sebagai koordinator pusat BEM Se-Riau juga menyampaikan UU TNI yang disahkan hari ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat reformasi. TNI jangan ke ranah sipil yang justru berpotensi mengganggu stabilitas bangsa. Proses pengesahannya yang terburu-buru tanpa pelibatan publik adalah cermin dari buruknya proses legislasi dibangsa ini.” Pungkasnya.
Teguh Wardana juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan mahasiswa di Indonesia untuk bersama-sama mengawal kebijakan ini agar tidak merugikan demokrasi dan hak-hak sipil. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR untuk lebih transparan serta melibatkan publik dalam setiap pembahasan kebijakan yang menyangkut masa depan bangsa.
Sumber: Press Realiase
