Example floating
Example floating
Berita

Disnaker Inhu Klaim Sudah Limpahkan Berkas PHI 10 Pekerja PT Awal Bros ke Provinsi, Disnaker Riau Membenarkan Sudah Diterima

6
×

Disnaker Inhu Klaim Sudah Limpahkan Berkas PHI 10 Pekerja PT Awal Bros ke Provinsi, Disnaker Riau Membenarkan Sudah Diterima

Sebarkan artikel ini

INHU, Kompas 1.Net– Polemik pemutusan hubungan kerja 10 pekerja PT Awal Bros Bumi Pusaka memasuki babak baru. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu mengklaim telah melimpahkan berkas kasus perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau secara online.

Informasi itu disampaikan Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Inhu, Zulfendra, saat dikonfirmasi, Selasa 17 November 2026. Namun, Zulfendra mengaku lupa tanggal pasti pengiriman surat pelimpahan berkas tersebut.

“Sudah kita limpahkan melalui online PPID Inhu,” ujar Zulfendra singkat.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena hingga kini pihak pekerja dan awak media belum dapat melihat bukti fisik maupun salinan digital surat pelimpahan dimaksud.

Saat diminta untuk menunjukkan salinan atau fotokopi surat pelimpahan berkas, Kabid PHI Disnaker Inhu tidak bersedia memberikannya. Alasannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Inhu melarang pemberian dokumen tersebut kepada pihak luar.

Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan pekerja dan pendamping kasus. Padahal, keterbukaan dokumen menjadi kunci untuk memastikan proses penyelesaian perselisihan berjalan transparan dan sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadisnaker Inhu belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pelarangan pemberian salinan surat tersebut, maupun tanggal pasti pengiriman berkas ke Provinsi Riau

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Roni Rakhmat, S.STP., M.Si, membenarkan bahwa surat pelimpahan berkas kasus PHK 10 pekerja PT Awal Bros Bumi Pusaka yang dikirimkan Disnaker Inhu sudah diterima oleh Disnaker Provinsi Riau.

Konfirmasi tersebut disampaikan Roni Rakhmat saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp. Ia memastikan berkas tersebut telah masuk ke pihaknya. Meski demikian, belum ada penjelasan rinci mengenai nomor registrasi berkas, tanggal penerimaan resmi, maupun tahapan selanjutnya yang akan dilakukan Disnaker Provinsi Riau, termasuk kapan mediasi atau proses penyelesaian akan dijadwalkan.

Fery perwakilan 10 PHK meminta kepada Kadisnaker Provinsi Riau agar kasus tersebut segera diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat nasib kami yang sudah lama menunggu kepastian hukum atas status hubungan kerja.

Para pekerja berharap proses penyelesaian tidak berlarut-larut. Mereka menuntut kejelasan status PHK, hak-hak normatif yang belum dibayarkan, serta kepastian hukum atas perselisihan yang telah dilaporkan sejak awal ke Disnaker Inhu.

Kasus ini menjadi ujian bagi sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Riau, khususnya terkait sinergi antara Disnaker kabupaten dan Disnaker provinsi. Publik menanti transparansi, mulai dari keterbukaan tanggal pengiriman berkas, bukti pelimpahan, hingga jadwal mediasi yang jelas.

Pihak pekerja dan kuasa hukumnya menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan yang adil dan berkekuatan hukum. Mereka juga meminta Disnaker Inhu membuka akses informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, agar tidak muncul dugaan adanya upaya memperlambat penyelesaian kasus.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Awal Bros Bumi Pusaka belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus PHI 10 pekerjanya tersebut.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *