Dua pelaku intimidasi pekerja kebun Permata Linggo Mitra Agrinas pada eks kebun Gandaerah Lirik Senin (9/11/2026) (Foto: Dok Aj)
INHU, Kompas1.Net– Dugaan penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kawasan kebun eks PT Gandaerah Hendana (PT GH), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kian memanas. Ratusan ton TBS yang berasal dari kebun dalam pengelolaan CV Permata Linggo Jaya selaku mitra PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) diduga telah diambil oleh sejumlah oknum sejak Agustus hingga November 2026.
Kasus yang diduga berlangsung selama berbulan-bulan tersebut kini mulai mengarah pada langkah hukum. Sejumlah nama yang disebut dalam pendataan internal perusahaan, berikut kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut TBS, disiapkan untuk dilaporkan kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Polres Indragiri Hulu.
Dugaan pengambilan hasil perkebunan yang menjadi bagian dari pengelolaan aset negara itu bukan hanya berdampak terhadap operasional perusahaan mitra, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Karena itu, pihak perusahaan meminta agar siapa pun yang terbukti mengambil dan menguasai TBS tanpa hak bersedia mengembalikan seluruh hasil yang telah diambil atau mengganti kerugian sesuai hasil perhitungan dan ketentuan hukum.
Manager Operasional Kebun, Sanusi Belilas, mengungkapkan bahwa sejak dirinya dipercaya menjabat sebagai kepala operasional kebun eks PT GH Lirik pada 14 Oktober 2026, persoalan pengambilan TBS tanpa izin tersebut masih terus terjadi.
Menurutnya, pihak perusahaan telah berupaya melakukan pendekatan dan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah desa serta pihak kepolisian setempat. Namun, aktivitas yang diduga sebagai penjarahan itu belum sepenuhnya berhenti.
”Kami sudah mengumpulkan data nama-nama yang diduga melakukan pengambilan dan pengangkutan TBS dari kebun yang dikelola CV Permata Linggo Jaya Mitra Agrinas. Seluruh data tersebut akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut,” tegas Sanusi kepada wartawan, Senin (9/11/2026), di Rengat.
Sanusi menegaskan, perusahaan tidak akan tinggal diam apabila hasil perkebunan yang menjadi bagian dari pengelolaan aset negara terus diambil tanpa hak.
”Kami meminta kepada pihak-pihak yang merasa pernah mengambil TBS tersebut agar memiliki itikad baik. Kembalikan hasil yang telah diambil atau selesaikan kerugian yang ditimbulkan. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi perkara hukum yang lebih besar,” ujarnya.
Situasi di lapangan bahkan disebut semakin memanas dalam sepekan terakhir. Hingga Jumat (6/11/2026), sejumlah orang yang mengaku berasal dari Desa Banjar Balam diduga melakukan penghentian aktivitas operasional CV Permata Linggo Jaya Mitra Agrinas.
Tidak hanya menghentikan pekerjaan, kelompok tersebut juga disebut melakukan ancaman serta mengambil TBS yang telah dipanen oleh para pekerja perusahaan mitra Agrinas.
Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan itu bukan lagi sekadar persoalan pengambilan hasil perkebunan, melainkan juga menyangkut gangguan terhadap kegiatan pengelolaan aset negara dan keselamatan para pekerja di lapangan.
Daftar Nama dan Kendaraan yang Masuk Pendataan
Berdasarkan data sementara yang dihimpun pihak pengelola, berikut sejumlah nama dan kendaraan yang disebut berkaitan dengan aktivitas pengangkutan TBS dari kebun eks PT Gandaerah Hendana sejak Agustus 2026:
1. Andy, warga Desa Banjar Balam – mobil Grand Max.
2. Putra, warga Desa Banjar Balam.
3. Erwin, warga Desa Banjar Balam – mobil Suzuki Carry BM 8018 BL.
4. Maris, warga Desa Redang Seko – mobil Mitsubishi L300 BM 9668 BE.
5. Jamin, warga Desa Banjar Balam – mobil Toyota Kijang BM 8932 IB.
6. Dasril, warga Desa Banjar Balam – sepeda motor BM 8145 CT.
7. Bahar, warga Desa Banjar Balam – mobil L300 BM 9597 BA.
8. Iwan, warga Desa Seluti – mobil Toyota Kijang BM 8932 IB.
9. Nanang, warga Desa Banjar Balam – kendaraan jenis Helen (sesuai keterangan pendataan).
10. Darwin, warga Desa Banjar Balam – mobil L300 BM 9597 BA.
11. Bahar, warga Desa Banjar Balam – mobil L300 BM 8587 BA.
Pihak pengelola menyebut daftar tersebut masih merupakan data awal dan akan dilakukan pencocokan lebih lanjut berdasarkan identitas, kendaraan, waktu kejadian, serta bukti-bukti pendukung lainnya.
Pihak pengelola berharap Satgas PKH dan Polres Inhu segera menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan. Penelusuran terhadap dugaan pengambilan TBS tersebut dinilai penting untuk memastikan siapa saja yang bertanggung jawab dan berapa nilai kerugian yang ditimbulkan.
Selain penegakan hukum, pihak-pihak yang nantinya terbukti mengambil hasil perkebunan tanpa hak juga diminta mengembalikan TBS atau mengganti kerugian sesuai nilai yang dapat dibuktikan.
”Ini menyangkut pengelolaan aset negara. Kami berharap ada penegakan hukum yang tegas, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa bebas mengambil hasil kebun. Jika memang terbukti mengambil, harus ada pertanggungjawaban dan pengembalian kerugian,” tutup Sanusi.
Hingga berita ini disusun, pihak-pihak yang namanya tercantum dalam pendataan tersebut belum dimintai keterangan secara langsung. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. **
