MAKASSAR, KOMPAS1.NET – Komisi X DPR RI bikin heboh! Ternyata ada 60.131 kursi kosong di PTN hasil SPMB 2026. Angka ini setara 9,58% daya tampung PTN se-Indonesia yang mubazir!
Temuan janggal ini dibongkar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat Kunjungan Kerja Spesifik di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat 2 Oktober 2026.
Lebih miris lagi, 17.816 orang sudah dinyatakan LOLOS, tapi memilih tidak daftar ulang. Kenapa?
“Berdasarkan data SPMB tahun sebelumnya, terdapat sekitar 60.131 atau 9,58 persen daya tampung yang tidak terisi. Sebanyak 17.816 calon mahasiswa di antaranya dinyatakan diterima tetapi memutuskan tidak melakukan registrasi ulang,” beber Lalu Hadrian.
Biang Kerok UKT Mahal? Komisi X: Jangan Sampai Anak Bangsa Gagal Kuliah Karena Ekonomi!
Komisi X menduga kuat mahalnya UKT jadi biang kerok.
“Pemerintah harus betul-betul menelusuri calon mahasiswa yang batal registrasi ini. Jangan sampai ada anak bangsa yang gagal melanjutkan pendidikan tingginya hanya gara-gara kendala ekonomi,” tegas Lalu Hadrian.
Komisi X minta evaluasi total: mekanisme UKT, bantuan pendidikan, dan jadwal jalur mandiri PTN yang dituding mematikan PTS.
Kuliah Gratis 2027 Dikritik: Butuh Rp93,7 T Sampai Rp200 T – PTNBH Seperti Unhas Bisa Kolaps, PTS Megap-Megap!
Rencana kuliah gratis PTN 2027 juga disorot tajam.
Data Kemdiktisaintek: butuh Rp93,7 triliun untuk menggratiskan 2,83 juta mahasiswa. Padahal total mahasiswa PTN sekarang 4,4 juta!
Komisi X hitung, kalau UKT + IPI + biaya hidup digratiskan semua, anggaran bisa jebol Rp150 T – Rp200 T.
“Jika seluruh biaya UKT dan IPI digratiskan, kita juga harus pertanyakan bagaimana nasib PTN Badan Hukum (PTNBH) seperti Unhas yang menggantungkan pendapatannya dari sektor tersebut. Selain itu, bagaimana nasib PTS kalau tidak ditopang? PTS bisa ‘megap-megap’ jika tidak diberikan skema bantuan operasional yang setara,” kritiknya.
Solusinya? Komisi X usulkan KIP Kuliah dialihkan 100% ke PTS plus BOPT Swasta. Evaluasi SPMB dan kuliah gratis harus seimbang jaga akses, keterjangkauan, daya tampung, dan keberlanjutan PTN-PTS.
Sumber: dpr.go.id
