Example floating
Example floating
Hukum

Divonis Bebas, Syahrizal Tanjung Gugat Polres dan Kejari Rohil Tuntut Ganti Rugi

9
×

Divonis Bebas, Syahrizal Tanjung Gugat Polres dan Kejari Rohil Tuntut Ganti Rugi

Sebarkan artikel ini

ROKAN HILIR, Kompas1.Net – Setelah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir, Syahrizal Tanjung alias Rizal Bin Alm. Ramli Tanjung mengambil langkah hukum lanjutan. Melalui kuasa hukumnya, ia mengajukan gugatan praperadilan permohonan ganti kerugian.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2026/PN.Rhl pada Rabu, 18 November 2026.

Pihak yang digugat dalam perkara itu adalah Kepolisian Resor Rokan Hilir beserta jajaran Sat Reskrim dan Kanit Opsnal, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

Kuasa hukum Syahrizal, S. Toto Hulu, mengatakan langkah tersebut ditempuh karena kliennya telah dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh pengadilan.

“Klien kami sudah dinyatakan tidak terbukti bersalah. Selama ini nama baik, waktu, dan hak-haknya dirugikan oleh proses hukum. Ganti rugi adalah hak untuk memulihkan apa yang telah dirusak,” ujar Toto.

Menurut Toto, ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah, proses hukum yang telah berjalan tidak boleh dianggap berlalu begitu saja. Nama baik harus dipulihkan, dan kerugian yang timbul harus dipertanggungjawabkan.

Latar Belakang Vonis Bebas

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Rokan Hilir menjatuhkan putusan bebas terhadap Syahrizal Tanjung dalam sidang Selasa (10/11/2026). Putusan itu dijatuhkan setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menuntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Tia Rusmaya, didampingi Hakim Anggota Ari Wibowo dan Nadia Septianie. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik dalam dakwaan primair maupun subsider.

Majelis hakim memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Adapun barang bukti berupa 1 karung goni berisi kulit kabel, 5 pisau cutter, dan 9 serpihan isolator dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Hermanto. Sementara 1 unit sepeda motor Honda Scoopy BM 5377 XY dikembalikan kepada terdakwa.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Alasan Gugatan

Toto menilai seluruh rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan yang dinilai memiliki kesalahan prosedur perlu diminta pertanggungjawabannya secara resmi melalui mekanisme praperadilan.

“Kita melakukan semua ini bukan dalam rangka benci atau anti dengan penyidik/penuntut umum, tapi salah satu usaha agar penyidik/penuntut umum bekerja secara profesional, objektif dan prosedural,” kata Toto.

Ia menambahkan, dalam penegakan hukum, kebenaran formil berbanding lurus dengan kebenaran materil.

“Proses hukum yang merugikan harus dipertanggungjawabkan. Keadilan bukan hanya soal vonis bebas, tapi juga memulihkan apa yang telah dirugikan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, http://Kompas1.Net belum mengonfirmasi pihak Polres Rokan Hilir dan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terkait gugatan praperadilan tersebut. Kepada pihak pihak yang disebutkan dapat memberikan tanggapan, dan akan dimuat beritanya media ini.

 

Penulis : Zurfami

Sumber : Wawancara, Suara Bangsa

 

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *