JAKARTA, Kompas 1 net – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris desak pemerintah segera pastikan status tenaga kesehatan honorer. Dalam Raker 25/6/2026, ia soroti nakes honorer kerja tanpa payung hukum padahal beban sama dengan ASN/PPPK.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes & KemenPAN-RB di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 25/6/2026, Charles soroti banyak nakes honorer masih kerja di puskesmas, RS, hingga Dinkes daerah.
“Secara formal tidak ada lagi tenaga honorer. Aturannya sudah tidak boleh lagi tenaga honorer. Tapi realitanya tidak seperti itu Pak,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini nilai kondisi itu bikin nakes kerja tanpa kepastian status & perlindungan hukum memadai, padahal beban kerja tidak kalah dengan ASN/PPPK.
“Kalau mau jujur, teman-teman nakes honorer bekerja tanpa perlindungan payung hukum,” tegas Charles.
Ia minta pemerintah segera susun langkah konkret. Nakes honorer perlu kejelasan jenjang karir & status kepegawaian ke depan.
“Saya minta pemerintah segera memastikan nasib mereka ke depan seperti apa. Diangkat jadi PPPK, PPPK paruh waktu, atau seperti apa. Tapi jenjangnya harus jelas Pak. Tidak bisa dibiarkan seperti sekarang ini,” katanya.
Charles ingatkan nakes honorer selama ini menopang layanan kesehatan masyarakat di daerah. Mereka kerja setiap hari selamatkan nyawa manusia, tapi status masih honorer.
“Mereka bekerja setiap hari menyelamatkan nyawa manusia, tetapi statusnya masih honorer. Saya minta ada ketegasan dari pemerintah, teman-teman nakes honorer ini ke depan mau seperti apa,” pungkasnya.
Sumber: DPR RI Parlementaria, 25/6/2026 | Editor: Redaksi | logopreferred
