Pekanbaru, Kompas 1 net — Sudah memasuki pertengahan April 2025—Triwulan Kedua Tahun Anggaran berjalan—namun hingga kini, APBD Murni Provinsi Riau masih juga belum tersentuh. Tak ada realisasi, tak ada pergerakan. Pertanyaan besar pun mencuat: Ada apa sebenarnya dengan Gubernur Riau Abdul Wahid?
Di tengah harapan masyarakat atas perputaran ekonomi daerah, yang terjadi justru kebuntuan anggaran. ASN Pemprov dilanda kebingungan—datang ke kantor tanpa kepastian kerja. Mereka hanya bisa “mutar-mutar”, karena tak ada anggaran yang bisa dijalankan. Roda pemerintahan lumpuh, niat kerja ada, tapi dana tak bisa dipakai.
Aktivis LSM KPB, Ruslan Hutagalung, pun menyorot keras: “Kenapa APBD terkunci di BPKAD? Efisiensi sudah dibahas tuntas. Apakah Gubernur sedang menunggu ‘setoran’ dari pejabat OPD? Atau ada agenda tersembunyi yang tidak diketahui publik?”
Namun satu hal yang tak kalah mencurigakan—ke mana suara DPRD Riau? Di mana fungsi pengawasan dan kontrol anggaran mereka? Mengapa mereka bungkam? Apakah karena “bagian mereka” sudah aman, sehingga tak peduli rakyat menjerit?
Bukankah APBD disusun dan disahkan bersama? Lalu, mengapa ketika eksekusi tersendat, tak ada satupun wakil rakyat yang bersuara keras? Diamnya DPRD menambah kecurigaan publik—ada apa di balik kemacetan anggaran ini?
Sementara itu, masyarakat yang taat pajak merasa dikhianati. Jalan-jalan provinsi masih berlubang di mana-mana, bahkan di tengah ibukota. Pemeliharaan tidak berjalan, pembangunan stagnan. APBD sudah disahkan, tapi manfaatnya belum dirasakan. Lalu untuk siapa uang rakyat itu sebenarnya?
Riau butuh transparansi. Butuh keberanian dari para pemimpinnya. Jangan jadikan APBD alat transaksi kekuasaan.
Rakyat melihat, rakyat menilai. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berjuang, siapa yang berpaling.***
Ade Bule & Tim.
