Example floating
Example floating
Politik & Pemilu

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Se- Indonesia Resmi Di Lantik

24
×

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Se- Indonesia Resmi Di Lantik

Sebarkan artikel ini

Jakarta| Kompas 1 Net -Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN Adkasi) periode 2022-2026 resmi dilantik pada Senin, 14/3/2022.

Pelantikan dilaksanakan di ruangan rapat Paripurna MPR RI Senayan Jakarta dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro.

Ketua DPRD Kab. Wajo, H. Andi Muh. Alauddin Palaguna, S.Sos dilantik sebagai Ketua Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) masa bakti 2022 – 2026.

“Alhamdulillah saya dipercaya menjadi Ketua Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan ADKASI, beberapa agenda akan kita bahas bersama Pengurus Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan. Hasil dari ini nanti kita teruskan ke Rakernas ADKASI” jelasnya

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang akan diperjuangkan seperti Hak-hak anggota DPRD dan memperjuangkan revisi Perpres 33 Tahun 2020.

Begitupun dengan UU DPRD, yang dianggap sangat penting untuk memperkuat keberadaan atau eksistensi DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dalam menjalankan mekanisme check and balance jalannya pemerintahan di daerah.“Saya akan membawa aspirasi dari pengurus komisariat wilayah sulsel untuk diperjuangkan ke pusat,” tandasnya

Tak lupa, H. Andi Muh. Alauddin Palaguna memberikan Ucapan Selamat KepadaH. LUKMAN SAID, S. Pd (Ketua DPRD Pasangkayu Sulbar) yang terpilih sebagai Ketua Umum DPN ADKASI Masa Bhakti 2022 – 2026.

 

Supriyadi

Example 120x600
Politik & Pemilu

Jakarta sidang sengketa PHPU Presiden Wapres syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka bergulir MK sidang lanjutan Kamis 1/10/2026 Ruang Sidang MK mantan Ketua KPU RI 2022-2024 Hasyim Asyari saksi Termohon KPU bantah dalil Pemohon cacat administratif manipulatif syarat pendidikan Pasal 18 ayat 3 PKPU 19 Tahun 2023 bukti kelulusan SMA dikecualikan bakal calon tidak punya bukti kelulusan SMA sekolah asing luar negeri telah bukti kelulusan perguruan tinggi tidak ada niat pandangan motif loloskan seseorang penyusunan sesuai aturan masukan Kemendikbud banyak caleg ajukan penyetaraan bukan Pemilu 2024 calon tertentu Hakim Enny Nurbaningsih cecar pembentukan PKPU waktu sempit 9 Mei 2023 31 Agustus 2023 RDP harmonisasi akui tidak klarifikasi kebenaran dokumen Gibran serupa Pilkada Surakarta 2020 tidak keraguan aduan masyarakat klarifikasi dua situasi keraguan aduan tidak ada.`