JAKARTA, Kompas 1 net – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R. mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto ini turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025, termasuk kesinambungan pembangunan kekuatan pertahanan nasional dan komitmen menjaga netralitas TNI selama Pilkada serentak. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang sedang menjalankan tugas luar negeri, sehingga diwakili oleh Wakasad.
Menhan menjelaskan bahwa kebijakan pertahanan yang diusung saat ini berlandaskan kesinambungan dari strategi yang telah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menhan. Ditegaskan pula bahwa strategi tersebut didasarkan pada filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang merupakan amanat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Menhan menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan kekuatan pertahanan menjadi keniscayaan untuk menghadapi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal, sehingga Indonesia mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam paparannya, Menhan juga menjelaskan sejumlah langkah strategis, seperti pembentukan 100 Batalyon Teritorial pada tahun 2025 yang menjadi bagian dari kebijakan Perisai Trisula Nusantara. Dimana langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah rawan konflik atau bencana.
Selain itu, rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagai pusat koordinasi kebijakan strategis pertahanan juga menjadi perhatian utama. Menhan turut menyoroti pentingnya pengembangan peran Universitas Pertahanan (UNHAN), reformasi birokrasi di Kemhan, serta pengelolaan personel dan anggaran yang transparan untuk mendukung efektivitas pertahanan.
Menhan menambahkan bahwa kerja sama internasional juga menjadi salah satu pilar strategis, dengan fokus pada pendekatan diplomasi damai untuk menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, ancaman terhadap ketahanan nasional, khususnya di bidang pangan dan energi, menjadi perhatian penting yang memerlukan solusi cepat guna memastikan kemandirian dan kedaulatan bangsa.
Pendekatan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk terus menjaga keseimbangan kawasan melalui penghormatan terhadap kekuatan global dan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan strategi yang terarah, Menhan optimis bahwa pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia dapat berjalan berkesinambungan demi menghadapi tantangan di masa depan. *(Dispenad)*
