Jakarta, Kompas 1 net– Rasa khawatir ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK terkait keterlambatan gaji akhirnya mendapat titik terang. Pemerintah pusat menyiapkan 3 skema pembayaran gaji PPPK untuk membantu pemerintah daerah.
Hal itu disambut baik Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya. Ia meminta mekanisme tersebut harus benar-benar berjalan di lapangan agar tidak ada lagi PPPK yang menunggak gaji.
Pernyataan itu disampaikan Indrajaya dalam keterangan resmi, Kamis 13/8/2026.
Ini 3 Skema Pembayaran Gaji PPPK dari Pemerintah Menurut Indrajaya, pemerintah menyiapkan 3 lapis solusi fiskal untuk Pemda.
Pemda diminta memangkas belanja yang tidak prioritas agar anggaran bisa dialihkan untuk gaji PPPK.
Dana Bagi Hasil `DBH` yang masih tertunggak ke daerah akan disalurkan. Nilainya sekitar Rp10 triliun.
Jika 2 skema di atas belum cukup, pemerintah akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum DAU lebih dari Rp8 triliun.
Total dukungan fiskal yang disiapkan mencapai Rp18,9 triliun.
“Ini menunjukkan pemerintah pusat sebenarnya sedang menyiapkan beberapa lapis solusi. Mekanisme ini harus benar-benar berjalan di lapangan,” kata Politisi Fraksi PKB Dapil Papua Selatan itu.
Ribuan PPPK di Daerah Masih Telat Gaji 5 Bulan, Indrajaya menyoroti masih banyak PPPK paruh waktu yang belum gajian. Ia menyebut ini bukan sekadar masalah admin, tapi menyangkut hidup keluarga.
Maluku Tengah, Sekitar 1.700 PPPK paruh waktu telat gaji hingga 5 bulan
Karawang: Ratusan PPPK tenaga kependidikan belum terima gaji Jan-Feb 2026
Palopo: 379 guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu telat gaji 3 bulan
“Di balik angka 1.700, 379, atau ratusan PPPK lainnya, ada manusia dan keluarga yang harus makan, membayar cicilan, menyekolahkan anak. Jadi jangan melihat ini hanya sebagai angka,” tegasnya.
Indrajaya meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pemetaan daerah yang kesulitan bayar gaji PPPK.
“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru diselesaikan. Pemerintah harus proaktif memetakan daerah mana yang mengalami kesulitan membayar PPPK, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan hak-hak pegawai tersebut dapat dibayarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan PPPK adalah bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, kepastian status dan kesejahteraan PPPK harus masuk agenda reformasi birokrasi.
