RPD Flotim yang sudah lama tidak beroperasi/ Foto
LARANTUKA, Kompas 1 net – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Flores Timur, Harry Lamawuran, menuai sorotan publik dan DPRD usai pernyataannya dalam rapat gabungan komisi pada Selasa malam, 29 April 2025, mengenai keberadaan Radio Pemerintah Daerah (RPD) Flores Timur dan videotron yang dipasang saat Semana Santa.
Harry mengakui bahwa videotron yang sempat terpasang di Taman Patung Herman Fernandez saat prosesi Semana Santa 2025 didatangkan secara pinjam pakai dari mitra supplier videotron wilayah Kupang, dan bahkan masih menyisakan utang sebesar Rp30 juta, yang belum dipangku dalam APBD mendahului perubahan tahun anggaran 2025.
Namun, pernyataan itu justru menimbulkan kontroversi. Sejumlah sumber terpercaya menyebut bahwa videotron tersebut tidak pernah difungsikan selama prosesi Semana Santa, dan kehadirannya tidak melalui perencanaan matang. Bahkan, staf internal Dinas Kominfo disebut menolak menghadiri rapat pengadaan karena keterbatasan waktu dan potensi pelanggaran aturan anggaran.
“Kadis beberapa kali ajak rapat soal videotron, tapi staf menolak karena waktunya terlalu singkat. Ini bukan pengadaan asal tabrak. Setelah hutang ditinggalkan, dia ajukan saja seenaknya di mendahului perubahan,” beber sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Lebih jauh, sumber itu mempertanyakan dari mana alat itu didatangkan. “Katanya dari Maumere, sewa pakai. Sound system malah dari milik Katedral Reinha Rosari. Tidak jelas sumber dananya, apakah benar bantuan Kominfo pusat atau bukan,” ungkapnya.
Warga juga menyoroti pernyataan Kadis Kominfo soal RPD Flores Timur yang diklaim masih aktif, sementara secara fakta lapangan, RPD telah lama tidak beroperasi.
“Kalau Kadis bilang RPD masih aktif, itu bohong besar. RPD sudah lama mati. Lihat saja tempatnya sudah seperti kebun kota, rumput tumbuh tinggi. Alat pun tidak jalan,” kata seorang warga bernama Nando kepada Metrotimor.id.
Nando menyebut bahwa masyarakat kecewa karena pengadaan videotron justru dijadikan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang saat ini belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
“Janji politik Bupati bukan Videotron. Banyak urusan penting yang lebih mendesak. Ini pengalihan isu saja,” ujarnya.
Dalam forum DPRD, videotron dan sound system yang menelan anggaran sebesar Rp1,35 miliar dikritik karena tidak dibarengi dengan pengembangan media pemerintah yang lebih strategis seperti RPD. Wakil Ketua DPRD Hasan Basri, Yoseph Sani Betan, dan Sudirman Thamrin menyatakan bahwa pengalokasian anggaran besar ini tidak menyentuh esensi pelayanan publik komunikasi yang nyata.
Sudirman menekankan bahwa pengembangan RPD seharusnya menjadi prioritas, bukan justru dikesampingkan. “Kalau tahu RPD punya kekurangan, seharusnya dibantu anggaran. Bukan malah dialihkan ke program yang tidak punya dampak luas,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Polikarpus Blolo, menilai kebijakan Kominfo tidak peka terhadap kebutuhan telekomunikasi masyarakat. Ia menyebut kampung wisata Mekko di Desa Pledo masih tak tersentuh sinyal komunikasi, bahkan untuk telepon biasa.
“Di Mekko, sinyal tidak ada. Mau telepon saja susah, apalagi internet. Tapi malah sibuk bayar utang videotron,” kecam Polikarpus.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar atas prioritas Dinas Kominfo dalam menggunakan anggaran publik. Sorotan masyarakat dan DPRD semakin kuat, dan menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur segera turun tangan mengevaluasi kinerja dinas terkait.
Rita Senak, Kompas 1 net melaporkan
